Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/s600/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTmeubiLSzdl4brMJWBDq5h3oAsfhNloh-JWsQNaudju1ymHDYYOc66CEKrF4iGOAEFSnY8qaylPTNay0IKOH3GoaiWBJ10Pt3QSXqfUbN-Cn4Xe4t5kxOTZcLNusGbgrtUHkynzIqJhbXgsAaoOYU81UikshVWqdFDz5vues7ES646HvOpvYrEu8Nl7w/w640-h640/signal-2025-01-14-175926_002.jpeg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;"><i>“Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita lihat dari masyarakat Indonesia yang berteriak “berantas Korupsi” tetapi ada juga yang justru melindungi mereka yang menggrogoti harta kekayaan Ibu Pertiwi. </i><br /><br />Hal ini pula yang terjadi ketika seorang ahli, yaitu Porf Bambang Hero dari  Institut  Pertanian Bogor (IPB) memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai  dengan 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp300 triliun justru dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan yang berbuntut dilaporkannya Porf Bambang Hero ke pihak Kepolisian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Siaran Pers-nya yang dikirimkan ke beritakorupsi.co, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Dalam Siaran Persnya dijelaskan, pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.<br /><br />Bambang Hero dilaporkan oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan elemen masyarakat Bangka Belitung ke Polda Bangka Belitung. Bambang Hero dituduh memberikan keterangan palsu dengan melakukan perhitungan kerugian lingkungan yang tidak sesuai. <br /><br />Pelaporan kepada Bambang Hero patut dilihat sebagai upaya judicial harassment atau intimidasi melalui jalur hukum. Serangan dan intimidasi rentan muncul terhadap ahli yang memberikan keterangan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi. Ironisnya, pelaporan ini bukan merupakan upaya kriminalisasi pertama yang dihadapi Bambang Hero. Pada 2018, Bambang Hero pernah digugat secara perdata bersama dengan Basuki Wasis saat keduanya menjadi ahli dalam perkara korupsi. Mereka digugat oleh terdakwa kasus korupsi pengeluaran izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sultra Nur Alam.<br /><br />Keterangan Ahli di Muka Persidangan<br />Keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan, sebagaimana dilakukan oleh Bambang Hero, merupakan aktivitas akademik yang dilindungi hukum. Hal yang disampaikan ahli merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan atau karya akademis, baik berupa penelitian, pengajaran, dan publikasi yang telah dilahirkan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh seorang akademisi. Karya-karya akademis dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan, sebelum disumpah.<br /><br />Keterangan ahli yang diberikan Bambang Hero di muka persidangan  a   merupakan   hasil   pemikiran   yang didasarkan  metode  ilmiah  yang  telah  ia yakini. Dalam proses persidangan, tentunya hakim, pengacara, atau jaksa dalam kasus pidana memiliki hak untuk menguji keahlian saksi ahli. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli lain untuk menyandingkan, menguji argumen lainnya, bilamana dinilai keterangan ahli terkait tidak memuaskan atau dianggap tidak tepat. Sehingga, bilamana keterangan Bambang Hero dianggap tidak tepat, keliru, atau bahkan mengandung unsur kebohongan, maka forum yang secara hukum disediakan adalah mengundang ahli lain untuk mengujinya di pengadilan untuk kemudian disimpulkan para pihak, termasuk hakim dalam mengambil putusan.<br /><br />Sebagai aktivitas akademik, yang mana pemikirannya atas dasar metode ilmiah, maka untuk menguji keterangan ahli harus dikembalikan pada komunitas para ahli terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan ataupun melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Hal inilah yang  disebut  MEKANISME  MENGUJI  DENGAN  KEAHLIAN  TERKAIT,  atau PEER REVIEW MECHANISM dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil  dari  suatu  pemikiran/penelitian   akademis.  Pihak  yang dapat  menentukan apakah keterangan ahli tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah peer review mechanism.<br /><br />Bahwa Prof. bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni Pengabdian Masyarakat. Pasal 47 UU Dikti, ayat  (1):  “Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  kegiatan  Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (2) “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau  otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”<br /><br />Berdasarkan sejumlah ketentuan di atas, pelaporan kepada Prof. Bambang Hero tidak layak ditindaklanjuti. Karena, kehadirannya serta pemberian keterangan ahli di muka persidangan merupakan bagian dari Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan yang menjadi amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara hukum, apa yang dilakukannya dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sehingga, bila pelapor keberatan atas keterangan ahli Prof Bambang Hero, seharusnya keberatan  itu  diajukan  melalui  institusi Porf Bambang Hero, yakni  Institut  Pertanian Bogor (IPB), BUKAN melalui laporan kepolisian pemidanaan atau langkah hukum lain yang bukan bagian/proses dari menguji pertanggungjawaban akademik seorang akademisi.<br /><br />Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi  menghukum  keterangan  ahli  yang  disampaikan  akademisi  justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi  ilmu  pengetahuan.  Universitas  itu  sendiri,  sebagai  bastion  libertatis, benteng kebebasan!<br /><br />Oleh karenanya bila kasus yang menimpa Prof Bambang Hero tersebut tetap diproses  hukum dan dinyatakan bersalah atas keterangan ahlinya atau hasil risetnya, jelas  penggunaan hukum negara terlalu  jauh  masuk  ke  dalam  profesionalitas  dan  standar  etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri.<br /><br />Kriminalisasi Bambang Hero = Pelanggaran Perlindungan Pejuang Lingkungan<br /><br />Pelaporan terhadap Bambang Hero juga patut diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024). Dalam hal ini, akademisi dan atas pendapatnya melakukan penghitungan kerugian kerusakan lingkungan masuk sebagai subjek yang dilindungi aturan tersebut. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<br /><br />Dalam aturan lainnya juga dijelaskan bahwa menghitung kerugian kerusakan lingkungan perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Permen LHK 7/2014). Merujuk pada Pasal 4, perhitungan kerugian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh ahli bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Aturan tersebut juga memberi pedoman penghitungan kerugian lingkungan dengan membagi kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dengan luar kawasan hutan.<br /><br />Aduan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada kepolisian mengenai Bambang Hero tidak memiliki dasar dalam melakukan penghitungan kerugian negara merupakan kekeliruan. Penghitungan kerugian tersebut pun sudah diakomodasi oleh pihak BPKP sebagai bagian dari valuasi terhadap kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun. Kami meyakini bahwa proses perhitungan yang dilakukan BPKP telah didasarkan pada prinsip due proportional care, yang mana perhitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /><br />Selain itu, kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan. Berdasarkan data ICW dari 2015-2024, terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Untuk itu Koalisi Perlindungan Pejuang Lingkungan mendesak agar:</b></span><ol><li>Pemerintah mengevaluasi implementasi aturan perlindungan pejuang lingkungan;</li><li>Kejaksaan memberikan upaya perlindungan kepada Prof. Bambang Hero agar kejadian ini tidak berulang;</li><li>Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof. Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari.</li></ol><span style="font-size: medium;"><b>List Lembaga dan Akademisi<br />Lembaga :</b></span><br />1.    Indonesia Corruption Watch<br />2.    Jikalahari<br />3.    Greenpeace Indonesia<br />4.    PIL-Net Indonesia<br />5.    Senarai<br />6.    Yayasan Lembaga Konsumen Malang<br />7.    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<br />8.    SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi ) Universitas Mulawarman<br />9.    Fitra Provinsi Riau<br />10.    Kabut Riau <br />11.    Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia<br />12.    Transformasi untuk Keadilan Indonesia<br />13.    Auriga Nusantara<br />14.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)<br />15.    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />16.    Bunga Bangsa<br />17.    Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM<br />18.    Yayasan Tifa<br />19.    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)<br />20.    Perkumpulan HuMa Indonesia<br />21.    Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)<br />22.    Yayasan LBH Indonesia  (YLBHI)<br />23.    Sawit Watch<br />24.    Transparency International Indonesia<br />25.    Thamrin School of Climate and Sustainability.<br />26.    WALHI Riau<br />27.    Forum Taman Baca Masyarakat Kota Pekanbaru<br />28.    Lembaga Terranusa Indonesia<br />29.    Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua [AMPTPI]<br />30.    MADANI Berkelanjutan<br />31.    Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Indonesia (YAPPIKA)<br />32.    Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)<br />33.    Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) <br />34.    Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas<br />35.    WALHI Kalimantan Tengah<br />36.    POKJA 30<br />37.    FIAN Indonesia<br />38.    Yayasan Amerta Air Indonesia (YAAI)<br />39.    Pantau Gambut <br />40.    Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)<br />41.    LBH Jakarta<br />42.    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)<br />43.    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)<br />44.    Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)<br />45.    Kobar Obor Peduli Indonesia (KOPI)<br />46.    Lembaga swadaya Masyarakat  Peduli Lingkungan<br />47.    YASMIB Sulawesi<br />48.    Satya Bumi<br />49.    KP2KKN Jawa Tengah<br />50.    Anti Corruption Committee Sulawesi<br />51.    Puskaha Indonesia<br />52.    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Krisnayana<br />53.    Perkumpulan Creata<br />54.    Lokataru Foundation<br />55.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)<br />56.    Pusaka Bentala Rakyat<br />57.    Yayasan Cahaya Guru <br />58.    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)<br />59.    Trend Asia<br />60.    IMPARSIAL<br />61.    Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL)<br />62.    Yayasan Kurawal<br />63.    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)<br />64.    Rumah Baca Komunitas<br />65.    Yayasan Saung Alam Indonesia (SANDI)<br />66.    SAFEnet<br />67.    Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)<br />68.    Yayasan Satu Keadilan (YSK)<br />69.    Kemitraan<br />70.    IM57+ Institute <br />71.    Sajogyo Institute<br />72.    Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia<br />73.    Rumah Baca Aksara<br />74.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)<br />75.    Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Akademisi</b></span></div><div style="text-align: justify;"> 1.    Lidia Tarigan (Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang)<br />2.    Iman Prihandono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga)<br />3.    Tutik Rachmawati (Ketua Pusat Studi Center for Public Policy & Management Studies Universitas </div><div style="text-align: justify;">       Parahyangan)<br />4.    Muh. Ichwan Kadir (Dosen Prodi Kehutanan, Universitas Islam Makassar)<br />5.    ⁠Andi Gunawanpratama (Program Menejer, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat)<br />6.    Herdiansyah Hamzah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) <br />7.    Totok Dwi Diantoro (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />8.    Orin Gusta Andini (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)<br />9.    Dian Noeswantari (Pengembang Pendidikan HAM Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)<br />10.   W. Riawan Tjandra (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)<br />11.    Ahmad Sofian (Dosen dan Ahli Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Pidana dan Kriminologi) <br />12.    Hayu S. Prabowo (Dosen Business Law and ethic, Indonesia Banking School)<br />13.    M, Shohibuddin (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, IPB)<br />14.    Mia Siscawati (Dosen Prodi S2 Kajian Gender SKSG UI)<br />15.    Imam Koeswahyono (Kompartemen Hukum Agraria & Sumberdaya Alam Fakultas Hukum</div><div style="text-align: justify;">         Universitas Brawijaya)<br />16.    Yance Arizona (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada/UGM)<br />17.    Herlambang P. Wiratraman (FH UGM) <br />18.    Sulistyowati Irianto (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)<br />19.    Zainal Arifin Mochtar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) <br />20.    Gandjar Laksmana Bondan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) <br />21.    Sulaiman Tripa (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)<br />22.    Bivitri Susanti (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)<br />23.    Charles Simabura (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />24.    Su Delyarahmi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />25.    Prima Widya Putri (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />26.    Muhammad Ichsan Kabullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas)<br />27.    Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />28.    Ari Wirya Dinata (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bengkulu)<br />29.    Muhammad Ikhsan Alia (Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas)<br />30.    Airlangga Pribadi Kusman (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />31.    Ucu Martanto (Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga)<br />32.    Shidarta, Pengajar hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta<br />33.    Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)<br />34.    Manneke Budiman (Universitas Indonesia)<br />35.    Widati Wulandari (Pengajar Hukum Universitas Padjadjaran) <br />36.    Darius Mauritsius (Pengajar dan Koordinator Pusat Legislative Drafting dan Antikorupsi,  </div><div style="text-align: justify;">         Universitas Nusa Cendana)<br />37.    David Efendi (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)<br />38.    Aura Akhman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)<br />39.    Mukhtar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur)<br />40.    Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran)<br />41.    Herlina Agustin (Dosen Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)<br />42.    Trisno Sakti Herwanto (Dosen Administrasi Publik Universitas Parahyangan)<br />43.    RN Bayu Aji (Pengajar Fisipol Unesa)<br />44.    Akhmad Ryan Pratama (Pengajar Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember)<br />45.    Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Dosen HTN Unesa)<br />46.    Wiwik Afifah (Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)<br />47.    Wanodyo Sulistyani (Ketua Laboratorium Klinis Hukum FH UNPAD)<br />48.    Asfinawati (Wakil Ketua Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat dan Plt. Ketua Bidang Studi </div><div style="text-align: justify;">         Hukum Pidana Jentera)<br />49.    Roganda Situmorang (Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana)<br />50.    Amalia Zuhra (Dosen Hukum Internasional Universitas Trisakti)<br />51.    Ari Wibowo (Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>Pegiat HAM, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi </b></span><br />1.    Henrek Lokra<br />2.    Pdt. Jimmy M.I. Sormin<br />3.    Fernando Simanjuntak<br />4.    Ambrosius Mulait.<br />5.    Pdt. Gomar Gultom<br />6.    Retha Andoea<br />7.    Yayum Kumai<br />8.    Judianto Simanjuntak <br />9.    Abraham Samad (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />10.    Mochammad Jasin (Pimpinan KPK 2007-2011)<br />11.    Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) <br />12.    Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK 2011-2015) <br />13.    Siswadi<br />14.    Delphi Masdiana Ujung<br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)<br />Editor : Jentar Sitinjak (Wartawan Madya)<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof. Bambang Hero

  BERITA KORUPSI .CO –  “Rambut sama hitam tapi sifat, krakter dan perilaku seseorang tidaklah sama”. Kalimat inilah mungkin yang dapat kita...

»

Ir. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA (Persero) Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana Talangan Sebesar Rp21,153 M dan USD265.300

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitkXkB-8bdo44AswmyYsky22jqXIcmSwah7Qxps9rjr-oSM4E8W153jI-bcH73frw8zKjExg-sKHbwdNotSFaornce6UrnOatxUA9Lio0FJWNDWaYJPRQ_UNs9Th6_GcZzUfU5UoOxro5DbxxIh0s6jurfc2WCToTzAhP_eT-noQDJF4MuGcPvm0dVH48/s1040/K.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitkXkB-8bdo44AswmyYsky22jqXIcmSwah7Qxps9rjr-oSM4E8W153jI-bcH73frw8zKjExg-sKHbwdNotSFaornce6UrnOatxUA9Lio0FJWNDWaYJPRQ_UNs9Th6_GcZzUfU5UoOxro5DbxxIh0s6jurfc2WCToTzAhP_eT-noQDJF4MuGcPvm0dVH48/w640-h360/K.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;"><i>#Ke- 4 Terdakwa yang diadili dalam perkara dugaan Korupsi dana talangan PT INKA (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.153.475.000 dan USD265.300 adalah Ir. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA (Persero) ; Tria Natalina, S.E.,M.BA, selaku Regional Head Titan Global Capital sekaligus Komisaris PT Chatra Global Indonesia ; Septian Wahyutama selaku Chief Executif Officer (CEO) TSG Infrastructure, Pte.Ltd, dan Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia. Lalu bagaimana Dengan Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INIKA (persero) ; Sukoroto, S.T.,M.M.T selaku Dirut PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) ; Gatot Tri Hargo (Wakil Dirut Perum Bulog ; Gatot Tri Hargo ; Ir. Junaidi, M.T. selaku Diut PT IMS ;  I Ketut Astika selaku Dirkeu PT IMS ; I Gede Agus Prayatna selaku Dirut PT IMST yang merupakan Cuculafiliasi PT INKA (persero) ; Zenij Suprijono selaku Dirut PT IMSC yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero) ; Cholik, Sri Siddiqijah selaku Dirkeu PT IMST, Exiandri BP selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS ?#</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arfan Halim, SH, Basuki Arif Wibowo, SH., M.Hum, Moh Hambaliyanto, SH, Yunita Ramadhani, SH., M.H dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun dan JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Selasa, 14 Januari 2025, menyeret Ir. Budi Noviantoro selaku Dirut PT Industri Kereta Api (PT INKA, Persero) untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Talangan oleh PT. Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam rencana Proyek Pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. INKA (persero) sebesar Rp21.153.475.000 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1041/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 <br /><br />Selain Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA (Persero), 3 Terdakwa lainnya juga turut diadili, yaitu <ol><li>Tria Natalina, S.E.,M.BA, selaku Regional Head Titan Global Capital yang bertindak selaku fund raising proyek perkeretaapian dan rolling stock sekaligus Komisaris PT Chatra Global Indonesia (PT CGI) ; </li><li>Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia (PT TSGI) sekaligus suami dari saksi Tia Natalina, S.E.M.BA, dan</li><li>Septian Wahyutama selaku Chief Executif Officer (CEO) TSG Infrastructure, Pte.Ltd (masing- masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5MhyQSJwjgCc3kcIwPDXHq-QuxrGcLxSA7OhTN_K78vClhBJPYgVOR1fJtycVRIxLKBp3mXLAmg0hqd7q1s5QzNnpwL4ryYdQcpvJZetedo67mpuGkj3ttudnSoUzUHo4gBUQQIakHiJtr5iP4AHZvg4s_6q8MgJUeoVHes8gMKp-kZrWtX5kbz9NSI/s1280/F.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi5MhyQSJwjgCc3kcIwPDXHq-QuxrGcLxSA7OhTN_K78vClhBJPYgVOR1fJtycVRIxLKBp3mXLAmg0hqd7q1s5QzNnpwL4ryYdQcpvJZetedo67mpuGkj3ttudnSoUzUHo4gBUQQIakHiJtr5iP4AHZvg4s_6q8MgJUeoVHes8gMKp-kZrWtX5kbz9NSI/w360-h640/F.jpg" width="360" /></a></div>Terdakwa Ir. Budi Noviantoro, Tria Natalina, SE.,M.BA, Ir. Syaiful Idham dan Terdakwa Septian Wahyutama dengan didampingi masing-masing Penasehat Hukum-nya, dihadapkan oleh Tim JPU kehadapan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 14 Januari 2025 untuk mendengarkan JPU membacakan surat dakwaannya yang diketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH yang dibantu dua Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Agus Karyanto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) <br /><br />Setelah ke- 4 Terdakwa ini (Ir. Budi Noviantoro,; Tria Natalina, SE.,M.BA,; Ir. Syaiful Idham dan Septian Wahyutama) diadili dalam perkara tersebut diatas, lalu bagaimana dengan Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INIKA (persero) dan Sukoroto, ST.,M.MT selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) serta pihak lainnya ? <br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) telah memerintahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INIKA (persero) untuk memberikan dana talangan/pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari kas PT INKA (persero) kepada TSG Infrastructure (TSG Infra) <br /><br />Atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A dan saksi Ir. Syaiful Idham sebesar Rp.18.550,000,000 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan kepada saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA (persero) untuk melakukan pengiriman dana yang tercatat sebagai Kasbon PT INKA (pensero) senilai USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Senkat) kepada Isaac Gerson. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa Ir. Budi Noviantoro juga memerintahkan kepada saksi Sukoroto, S.T.,M.M.T selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) untuk melakukan pengiriman uang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.603.475.000 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST,<br /><br />JPU juga menyebut beberapa nama dari beberapa perusahaan yang diduga terlibat, diantaranya Gatot Tri Hargo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog (sebelumnya sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan pada Kementerian BUMN), ; Rubar Sandi selaku General Director TSG Global Holding (TSGH), ; Ir. Junaidi, M.T. selaku Diut PT IMS ;  I Ketut Astika selaku Dirkeu PT IMS ; I Gede Agus Prayatna selaku Dirut PT IMST yang merupakan Cuculafiliasi PT INKA (persero) ; Zenij Suprijono selaku Dirut PT IMSC yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero) ; Cholik, Sri Siddiqijah selaku Dirkeu PT IMST, dan Exiandri BP selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS, ; Rochmat Agung Widodo selaku General Manager Legal PT INKA, ; Welly Richard dan Septian Wahyutama <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihW667Na80bpLvw6LPLWF64AngEzUW3J9rwSJK_fD-4UBcSMcwz8jPaUDUBAbzN7GggTT07LDy6nv3X6Ax9QvfYRjqlafbNQd5ZadO65eoh0ZfmbUXVYYitm7xLwu_k4plkZvjErK6Og6YWVXQqzgNLkmYTZi8aQRSxfQJOvRAoHBAGpM1v9CXteKWfeY/s1040/B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihW667Na80bpLvw6LPLWF64AngEzUW3J9rwSJK_fD-4UBcSMcwz8jPaUDUBAbzN7GggTT07LDy6nv3X6Ax9QvfYRjqlafbNQd5ZadO65eoh0ZfmbUXVYYitm7xLwu_k4plkZvjErK6Og6YWVXQqzgNLkmYTZi8aQRSxfQJOvRAoHBAGpM1v9CXteKWfeY/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT INIKA Nomor SK-09/AMBU/01/2018 tanggal 15 Januar 2018, pada waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Kantor PT Industri Kereta Api (NKA) di Jalan Yos fludarso No.71, Kelurahan Madiun Lor. Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ;</div><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">saksi Tria Natalina, S.E.,M.BA, selaku Regional Head Titan Global Capital yang bertindak selaku fund raising proyek perkeretaapian dan rolling stock sekaligus Komisaris PT Chatra Global Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, S.H., S.E. M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Chatra Global Indonesia yang merupakan representasi Titan Global Capital Ltd di Indonesia, </li><li style="text-align: justify;">saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di depan Notaris Riza Gaffar, SH.,SE M.Kn, dan Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 03 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT TSG Utama Indonesia dibuat oleh Notaris Riza Gaffar, SH. SE, M.Kn dan </li><li>saksi Septian Wahyutama selaku Chief Executif Officer (CEO) TSG Infrastructure, Pte.Ltd (masing- masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu :</li></ol><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) telah memerintahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INIKA (persero) untuk memberikan dana talangan/pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari kas PT INKA (persero) kepada TSG Infrastructure (TSG Infra) atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A dan saksi Ir. Syaiful Idham sebesar Rp.18.550,000,000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan kepada saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA (persero) untuk melakukan pengiriman dana yang tercatat sebagai Kasbon PT INKA (pensero) senilai USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Senkat) kepada Isaac Gerson.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5N6pMtYKtAv-WRPlmhI54Uc5HV_44aW_XyKxa7-hnb8_Wp4hH1Z1QBIqDfY5IIwH4ntXyo3wNS6iwJALmBi1YDPk1dy15kCDmPYoongij54wL1bm5Zz5ha2h3balK2ujgFQCUivm5w0YsU1iad2wC2mdDiGQEo_lViwaQ3NbDwz8h4XtuqgP-c_RUThY/s1040/D.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5N6pMtYKtAv-WRPlmhI54Uc5HV_44aW_XyKxa7-hnb8_Wp4hH1Z1QBIqDfY5IIwH4ntXyo3wNS6iwJALmBi1YDPk1dy15kCDmPYoongij54wL1bm5Zz5ha2h3balK2ujgFQCUivm5w0YsU1iad2wC2mdDiGQEo_lViwaQ3NbDwz8h4XtuqgP-c_RUThY/w640-h360/D.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya terdakwa ir. Budi Noviantoro juga memerintahkan kepada saksi Sukoroto, S.T.,M.M.T selaku Direktur Utama PT INKA Multi Solusi Trading (PT IMST) untuk melakukan pengiriman uang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST, <br /><br />Perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang nornor 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam Pasal 5 ayat (3), Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dalam Pasal 22, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 21, Peraturan Menteri BUMN No.01 Tahun 2011 tentang Good Corporate Governance dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 23, Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017 dalam pasal 11, Peraturan Direksi PT INKA (persero) Nomar: PER-04/INKA/2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direksi Nomor: 27/INKA/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Struktur Organisasi PT INKA (persero), <br /><br />Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan Nomor: 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (persero) tanggal 19 April 2018, Bab I Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: 32/INKA/ 2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0 Definisi dan Istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas Bon, melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni atas permintaan saksi Tria Natalina, SEM.BA kepada Tendakwa Ir. Budi Noviantoro untuk membayar dan mentrasfer dana sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Ama belas millier rupiah) pada tanggal 23 September 2020 ke rekening PT. TSG Utama Indonesia di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660002871846 dan sebesar Rp.3.550.000.000,00 (figa millor limo ratus lima puluh jute rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020 ke rekening TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington D.C dengan nomor rekening 0005163070652 dan USD 265.300,- (dua ratus enam puluh lima nibu tiga ratus dollar Amerika Senkof) pada tanggal 24 Jull 2020 ke rekening Issac Gerson pada Bank Istanbul Corporate Banking of Turkiye dengan nomor rekening 4629089916, maka telah memperkaya:<br /><ol><li>Orang lain yaitu saksi Tria Natalina, S.E., M.BA. sebesar USD 265.300,- (dua ratus enam puluh lima ribu tiga rafus dollar Amerika Serikat);</li><li>Orang lain yaitu saksi Ir. Syaiful Idham sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (ina belas miliar rupiah) dan sebesar Rp.3.550.000.000,00 (biga malar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.18.550.000.000,00 (delapan belas miliar ilma ratus lima puluh juta rupiah); <br /></li><li>Sedangkan sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer oleh sakai Sukoroto atas permintaan dari terdakwa Ir. Budi Noviantoro tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening atas nama PT. Fusindo Soka di Bank Mandiri Cab. Jakarta Mega Kuningan dengan nomor rekening 0700006364074, sehingga telah memperkaya Korporasi PT Fusindo Soka sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dalam hal ini PT. INKA (persero) sebesar Rp.21.153.475.000,00 (dua puluh satu millar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD 265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Senkať) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-iJrYFqjDy0qdZlGIjsdn83GHy4Mn_S8DjcoEZR7uqXLU0nPXbQlZelHhxwNgQY4WQjFvm5DkZ8CavMGqJTrzWD563t3gkbGBUDCOx_gNTV1PSkuGxdK6BhYb3OmQ0JN3e2fa6JWvdk55UzEhjec1v8xjDkMHjbXKiJDoSzanOrbrLv9W6n1QxnpExWw/s1040/E.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-iJrYFqjDy0qdZlGIjsdn83GHy4Mn_S8DjcoEZR7uqXLU0nPXbQlZelHhxwNgQY4WQjFvm5DkZ8CavMGqJTrzWD563t3gkbGBUDCOx_gNTV1PSkuGxdK6BhYb3OmQ0JN3e2fa6JWvdk55UzEhjec1v8xjDkMHjbXKiJDoSzanOrbrLv9W6n1QxnpExWw/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT INKA didirikan berdasarkan Akta Notans Imas Fatimah, S.H. No. 51 tanggal 18 Mei 1981, yang sekarang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan 100 persen dalam pengelolaan Kementerian BUMN berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. No. 26 tanggal 25 Juni 2008.<br /><br />Bahwa pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menghadiri Indonesia Africa infrastructure Development (IAID) di Ball yang dihadiri pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, sebesar menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika termasuk diantaranya adalah delegasi dari BUMN yang bertujuan membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerja sama perdagangan dan karja sama pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika salah satunya adalah Republik Demokratik Kongo.<br /><br />Bahwa Indonesia Africa Forum menghasilkan kesepakatan kerjasama bisnis yakni 10 BUMN dan perusahaan swasta bekerja sama dengan provider layanan konstruksi Amerika (The Sandi Group Global Holding) untuk membangun infrastruktur dan penyediaan perbaikan pesawat di Republik Demokratik Kongo.<br /><br />Bahwa setelah pelaksanaan Indonesia Africa Forum tersebut, sekira bulan Oktober dan November 2019, saksi Gatot Tri Hargo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog (sebelumnya sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan pada Kementerian BUMN) memperkenalkan terdakwa. Ir. Budi Noviantoro dengan saksi Tria Natalina, SEM.B.A selaku finance advisor dari PT Chatra Global dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT TSG Utama Indonesia (PT TSGI) sekaligus suami dari saksi Tia Natalina, S.E.M.BA, di kantor bersama PT Chatra Global dan PT TSGI yang beralamat di Menara 165 Jalan TB Simatupang Jakarta. Selain perkenalan, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang financing kemungkinan proyek PT INKA berupa rolling stock yang saat itu belum terdapat kesepakatan apapun terkait rencana proyek di Kongo.<br /><br />Selanjutnya saksi Tria Natalina, S.EMBA dan saksi Gatot Tri Hargo memperkenalkan terdakwa Ir. Budi Noviantoro dengan Rubar Sandi selaku General Director TSG Global Holding (TSGH) dan Rubar Sandi memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki konsesi dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelola tambang guna membiayai proyek-proyek di Kongo.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRsu7sri1qOR48s3kAK4FeEReHES9iBdfq_VIF5uWVvNIQ42wUUNuu356DXcOKWAQ8NxdMEnoHLTJNhQCQDuzyAjXceg4zKjTpuNkrIFtSmB2CW-s9XYpAh2GYovOYx1tsmZ45aSMOU63aP6-4ITMJinpsES4w-lrSQt5H9s-OlvqqLSjuUsOzhI3Nm_M/s1040/H.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRsu7sri1qOR48s3kAK4FeEReHES9iBdfq_VIF5uWVvNIQ42wUUNuu356DXcOKWAQ8NxdMEnoHLTJNhQCQDuzyAjXceg4zKjTpuNkrIFtSmB2CW-s9XYpAh2GYovOYx1tsmZ45aSMOU63aP6-4ITMJinpsES4w-lrSQt5H9s-OlvqqLSjuUsOzhI3Nm_M/w640-h360/H.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, Rubar Sandi menyampaikan dirinya mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan akan memperoleh konsesi tambang disana. Kemudian saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A., menyampaikan bahwa dirinya mempunyai jaringan institusi keuangan global sehingga setelah konsesi tambang mereka peroleh, maka mereka akan melakukan monetisasi tambang tersebut melalui jaringan keuangan yang mereka miliki dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai proyek di Republik Demokratik Kongo termasuk mengembalikan dan membiayai seluruh proyek di Republik Demokratik Kongo.<br /><br />Pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kembali mengadakan pertemuan dengan saksi Tria Natalina, S.E.M.B.A., saksi Ir. Syaiful Idham dan Rubar Sandi di Hotel Ritz Carlton Singapura. Dalam pertemuan itu, Rubar Sandi menyampaikan kondisi transportasi di Republik Demokratik Kongo yang mana terjadi kemacetan di Kota Kinshasa dan ada potensi pembangunan jalur kereta api di sana. Atas penawaran Rubar Sandi, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyatakan menyambut baik rencana tersebut.<br /><br />Bahwa pada akhir tahun 2019, saksi Tria Natalina, S.E.M.B.A, saksi Ir. Syaiful Idham dan Rubar Sandi menemui terdakwa Ir Budi Noviantoro di kantor PT INKA. di Madiun untuk menawarkan proyek perkeretaapian di Afrika dan atas penawaran tersebut, terdakwa Ir Budi Noviantoro tertarik untuk melakukan ekspansi bisnis guna mengerjakan proyek perkeretaapian di Afrika. Kemudian menindaklanjuti penawaran tersebut, pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) menandatangani Master Framework Joint Development Agreement (MFJDA) bersama TSG Global Holding, TSG Utama Indonesia dan Titan Global Capital terkait pembangunan transportasi kereta di DRC.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) mengirim surat dengan nomor SD- 15.3/D.1/INKA/2020 kepada Direksi PT INKA Multi Solusi (IMS) untuk membahas peluang bisnis proyek rail transport and railway di Republik Demokratik Kongo.<br /><br />Bahwa dengan adanya surat dari Terdakwa Ir. Budi Noviantoro tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di ruang rapat PT IMS yang merupakan anak perusahaan PT INKA (pensero), dilaksanakan rapat pembahasan peluang bisnis proyek railway di Republik Demokratik Kongo yang dihadiri oleh saksi Ir. Junaidi, M.T. selaku Direktur Utama PT IMS, saksi | Ketut Astika selaku Direktur Keuangan PT IMS, saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST yang merupakan cuculafiliasi PT INKA (persero), saksi Zenij Suprijono selaku Direktur Utarna PT IMSC yang merupakan cucu/afiliasi PT INKA (persero). Cholik, saksi Sri Siddiqijah selaku Direktur Keuangan PT IMST, saksi Exiandri BP selaku Sekretaris Perusahaan PT IMS. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9oDviRxPEIlXZ5iE1I8Wn5xQkDDMokrMHoKPsILiJPRZaZdqHhwxUlhLKkjGMjts8spg-Qb8QwbmuY90MxcXMcgdVI-fX2A09q9Zu6FS7EhZGJC22Z9URxHMT-dAkCQFXr9XNejqBbqdVD2WUXczQaUbYnAS4KuqDk-PfppZVxp2aoBGU0FPYOT5ZivY/s1040/I.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9oDviRxPEIlXZ5iE1I8Wn5xQkDDMokrMHoKPsILiJPRZaZdqHhwxUlhLKkjGMjts8spg-Qb8QwbmuY90MxcXMcgdVI-fX2A09q9Zu6FS7EhZGJC22Z9URxHMT-dAkCQFXr9XNejqBbqdVD2WUXczQaUbYnAS4KuqDk-PfppZVxp2aoBGU0FPYOT5ZivY/w640-h360/I.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Menara 165 Jalan TB Simatuparng Jakarta, saksi tr. Syaiful Idham selaku Direktur dari PT TSG Ulama Indonesia, saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST, saksi Rochmat Agung Widodo selaku General Manager Legal PT INKA, Welly Richard mewakili saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. selaku Regional Head Titan Global Capital Pte., Ltd. dan saksi Septian Wahyutama mewakili Terdakwa Ir. Budi Noviantoro, melakukan pembahasan pendirian perusahaan patungan di Singapura yang menghasilkan kesepakatan bahwa PT INKA Multi Solusi Trading dan PT TSG Utama Indonesia sepakat untuk segera membentuk perusahaan patungan berupa Special Purpose Vehicle (SPV) dengan proporsi kepemilikan saham 51% dimiliki oleh PT INKA Multi Solusi Trading dan 49% dimiliki oleh TSG Utama Indonesia. <br /><br />Padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 memerintahkan untuk menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya. <br /><br />Namun faktanya dalam pembentukan perusahaan patungan tersebut, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) tidak pemah meminta izin dan tidak pernah melaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT INKA (persero). Akan tetapi pada rentang waktu lebih dari tiga tahun. Terdakwa Ir. Budi Noviantoro baru melaporkan kepada Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait perkembangan perluasan pasar dalam rangka BUMN Go Global sebagal tindak lanjut KTT G-20 dengan mengirimkan surat Nomor: SD- 01/01/INKA/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang didalamnya memuat adanya pembuatan perusahaan patungan JV TSG Infrastructure, namun terhadap surat tersebut tidak ada respon dari Kementerian BUMN dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Jasa dan Logistik selaku representasi pemegang saham.<br /><br />Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 dilaksanakan pertemuan oleh Saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST dan saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia menyepakati untuk biaya yang timbul dalam mendirikan SPV akan ditanggung sesuai proporsi kepemilikan saham yaitu PT. IMST sebesar 51% dan PT TSG Utama Indonesia sebesar 49%. Untuk tahap pertama biaya pendirian perusahaan di Singapura sebesar SGD40.000 (empat puluh ribu dollar singapura) dibiayai oleh PT IMST dan akan dikembalikan sesuai proporsi kepemilikan saham apabila perusahaan SPV yang akan dibentuk tersebut mendapatkan keuntungan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikhnHF4jd53DbPQVrrE03Y3RnKsrrFKJQGRx70NsqWi7urelvA3ZWX27u-4p_MJVqlV-rH9FeT1kL3Sn553E-NFotmVX8JTZY8q36lbzGcg7TBGXkvbuGZ6qzcK2kaX2nKq2FMl0BFZNQC1tIwmRWkDLokNwfK-7hxFZwdtl4i40jf3kf3KUN6T_C_nTk/s1040/I.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikhnHF4jd53DbPQVrrE03Y3RnKsrrFKJQGRx70NsqWi7urelvA3ZWX27u-4p_MJVqlV-rH9FeT1kL3Sn553E-NFotmVX8JTZY8q36lbzGcg7TBGXkvbuGZ6qzcK2kaX2nKq2FMl0BFZNQC1tIwmRWkDLokNwfK-7hxFZwdtl4i40jf3kf3KUN6T_C_nTk/w640-h360/I.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mensiasati ketentuan dalam Surat Keputusan BUMN Nomor 315/MBU/12/2019 maka disepakati agar SPV yang dibentuk tidak terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan atau turunannya walaupun PT IMST sebagai pemegang saham mayoritasnya (51%). Namun sampai dengan perusahaan patungan yang dibentuk dihapus operasinya oleh otoritas Singapura yakni pada tanggal 4 November 2024 berdasarkan Final Gazette Notification No. Urut 2952 dengan nomor UEN 2020176830 atas nama TSG Infrastructure, Pte.Ltd. Saksi Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utarna Indonesia tidak memenuhi kewajiban mengembalikan biaya pendirian SPV TSG Infrastructure, Pte. Ltd yang telah disepakati di atas.<br /><br />Pada tanggal 6 Maret 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E. M.B.A sebagai balas jasa karena telah mengenalkan Terdakwa Ir. Budi Noviantoro kepada Rubar Sandi. Bahwa terdakwa Ir. Budi Noviantoro memperoleh uang tersebut dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar INKA) dengan mengatasnamakan Direksi PT INKA (persero), yang ditransfer ke Bank Mandin rekening nomor 1660002903672 atas nama PT TSG Utama Indonesia.<br /><br />Hasil pertemuan saksi I Gede Agus Prayatna selaku Direktur Utama PT IMST dan saksi ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia, maka pada tanggal 24 Juni 2020 didirikan perusahaan SPV di Singapura yang bemama TSG Infrastructure, Pte.Ltd dengan sertipikat pendirian Accounting and Corporate Regulationary Authority (ACRA) Company number: 2020176630 dan ditunjuk saksi Septian Wahyutana sebagai CEO (Chief Executive Officer). Perusahaan SPV tersebut berfungsi sebagai perusahaan yang akan menenma penempatan dana yang nantinya didapatkan oleh saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. selaku Fund Raising Titan Global Capital dan dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sarana perkeretaapian serta rolling stock di Kongo<br /><br />Bahwa terdakwa tr. Budi Noviantoro menindaklanjuti Master Framework Joint Development Agreement tanggal 22 Januari 2020 oleh TSG Global Holdings (TSGH), PT TSG Utama Indonesia (TSGI) and PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA) for Rail Transport and Railway Project in The Democratic Republic of Congo (DRC) membuat dokumen EPC (Engineering Procurement Construction) proyek yang akan dikerjakan PT INKA dan afiliasinya berupa proyek transportasi sarana dan prasarana kereta api di kota Kinshasa Democratic Republic of Congo (DRC), berupa ;<br /><ul><li>25 (dua puluh lima) unit lokomotif,</li><li>750 (tujuh ratus lima puluh) gerbong,</li><li>712 (tujuh ratus dua belas) kilo meter railway.</li><li>48 (empat puluh delapan) unit stasiun</li><li>8 (delapan) ruas jembatan rel.</li></ul> Dengan perhitungan biaya senilai USD 8.1 Miliar untuk sarana dan USD 1.6 Miliar untuk kebutuhan rolling stock sehingga total keseluruhan pembiayaan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditawarkan TSG Global Holdings (TSGH) yaitu USD 9.7 Miliar.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3pdq8PlHGhJUKsS1ubfoc8QkCXxZbFzK895f1CoIDVw28RCmC2ATtIXSSYLnOQG1kDvtwyt5PFxWL_UkEMWFOXGu_pXvhJ7eGr-TG0CmGWAJfzCi-J7rbiNJn8gs6C9HrDDXa3a3EhUpR0h-5_M1mN9UyD96XKxwNr_0vWU405J8ty66ULGaNF3iKtvI/s1280/G.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3pdq8PlHGhJUKsS1ubfoc8QkCXxZbFzK895f1CoIDVw28RCmC2ATtIXSSYLnOQG1kDvtwyt5PFxWL_UkEMWFOXGu_pXvhJ7eGr-TG0CmGWAJfzCi-J7rbiNJn8gs6C9HrDDXa3a3EhUpR0h-5_M1mN9UyD96XKxwNr_0vWU405J8ty66ULGaNF3iKtvI/w640-h360/G.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa ir. Budi Noviantoro menerima permintaan saksi Tria Natalina. S.E, M.B.A yang menyampaikan apabila proyek sarana perkeretaapian dan rolling stock dapat dikerjakan oleh PT INKA, maka terdakwa tr. Budi Noviantoro harus menyediakan energi listrik yang konsesinya sebesar 1000 M.W dimiliki oleh SUNPLUS SARL yang merupakan salah satu perusahaan milik Rubar Sandi. Saksi Tria Natalia, SEM.B.A menyampaikan kepada terdakwa Ir. Budi Noviantoro untuk penyediaan listrik guna mendukung proyek diperlukan sebesar 200 MW atau senilai USD10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat). <br /><br />Kemudian saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A bersama saksi Ir. Syaiful Idhan meminta uang muka Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 15%, yang selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020, TSG Infrastructure. Pte. Ltd menuangkan kesepakatan dalam bentuk kontrak/perjanjian dengan SUNPLUS SARL yang dimiliki Rubar Sandi (TSGH).<br /><br />Bahwa pada bulan Juli 2020, terdakwa Ir. Budi Noviantoro menerima undangan untuk menghadiri groundbreaking di Kongo dan terdakwa Ir. Budi Noviantoro sepakat atas permintaan saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. untuk memberikan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu, dengan ketentuan TSG Infrastructure, Pte.Ltd akan mengganti dana talangan yang telah diberikan PT. INKA (Persero) dengan mekanisme pengembalian dana talangan yang akan diatur lebih lanjut. <br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Budi Noviantoro memerintahkan saksi Inggit Wahyu Prasetio selaku Senior Manager Pemasaran PT INKA (Persero) untuk membuat Memo permohonan pendanaan kegiatan groundbreaking tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Jull 2020 saksi Inggit Wahyu Prasetio membuat memo dengan nomor M-14/411/2020 yang ditujukan kepada terdakwa Ir. Budi Noviantoro yang pada pokoknya berisi permohonan anggaran sebesar USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kegiatan groundbreaking proyek di Kinshasa DRC yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020. <br /><br />Bahwa terdakwa ir. Budi Noviantoro memenntahkan saksi Andy Budiman selaku Direktur Keuangan PT INKA mentransfer sebesar USD205.300 (due ratus enam puluh lima ribu tige ratus dollar Amerika Senkat dari kas PT INKA (persero) ke rekening atas nama Issac Gerson melalui Istanbul Corporate Banking of Turkiye pada tanggal 24 Jul 2020. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimbKJei89R6Dot3oKT7l5Us-39r-CM29OYNp6E5Mrk0nHTgZQVuofRKnq0U2OJ_F8PhntETSCItqKEpJS1ns3kE-QDnarRNNSPxTzA2ViK8EXvCoqmmzbzeTNrrk6EXtuWpLVtuZoOGI67NUGH1cIhtKdWVw5pYzMfc37997QLvKgA_JUwDopzIANa1Z0/s1280/F.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimbKJei89R6Dot3oKT7l5Us-39r-CM29OYNp6E5Mrk0nHTgZQVuofRKnq0U2OJ_F8PhntETSCItqKEpJS1ns3kE-QDnarRNNSPxTzA2ViK8EXvCoqmmzbzeTNrrk6EXtuWpLVtuZoOGI67NUGH1cIhtKdWVw5pYzMfc37997QLvKgA_JUwDopzIANa1Z0/w360-h640/F.jpg" width="360" /></a></div>Bahwa pada awalnya pengeluaran uang sebesar USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Senkal) tercatat sebagai Kas bon, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kebijakan dan prosedur keuangan PT INKA (persero) yang menyatakan bahwa Kasbon hanya digunakan untuk kegiatan internal PT INKA (persero), sehingga dalam laporan keuangan PT INKA (persero) pembiayaan tersebut dicatatkan sebagai hutang piutang tetapi tidak pernah terdapat akta hutang piutang dan penagihan kepada peminjam.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2020, PT INKA (persero) dengan PT TSG Utama Indonesia, Titan Global Capital Pte. Ltd. dan TSG Global Holdings (TSGGH) menandatangani Master Implementation Joint Development Aggrement (MIJDA) No.005/0-TGC/AV/M/2020 for Transportation Development Project in Kinshasa yang ditandatangani oleh saksi Tria Natalina (Regional Head of Indonesia Titan Global Capital Pte. Ltd), Dr. Ruber Sandi ((Chairman & CEO TSG Global Holdings), saksi Syaiful Idham (CEO TSG Utama Indonesia) dan saksi Agung Sedaju (Director of<br /><br />Development PT Industn Kereta Api), isinya antara lain: <br />1) Para pihak memiliki niatan untuk bekerja sama dalam proyek di DRC, berupa ;<br />a) Menyelesaikan masalah transportasi<br />b) Membentuk Joint Venture Company dengan partner potensial yang ditunjuk oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi untuk mengelola, mengoperasikan, merawat rolling stock, mengembangkan, merevitalisasi/meningkatkan jalur kereta dan infrastruktur dermaga dengan skema Bangun-Guna-Serah (Built-Operate-Transfer).<br /><br />c) Proyek pengadaan rolling stock ; d) Proyek pengembangan transportasi jalur kereta, revitalisasi, dan/ peningkatan (infrastructure object) ; e) Proyek pengembangan infrastruktur pelabuhan sungai, revitalisasi dan/peningkatan (Infrastructure project).<br /><br />2) TGC berperan menyediakan dana untuk pembangunan nasional proyek di DRC sebagai perwakilan Pemerintah DRC.<br />3) TSGGH (Amerika) berperan sebagai master developer dan proyek advisor dalam proyek kerja sama.<br />4) TSGI adalah perusahaan di Indonesia yang ditugaskan oleh TSGGH yang akan mengkontrak sewakan rolling stock dan infrastrukturnya.<br />5) PT INKA adalah pabrikan di Indonesia yang memproduksi rolling stock dan peralatan lain yang berhubungan dengan jasa perawatan dan tertarik untuk memenuhi kebutuhan rolling stock (termasuk gerbong penumpang, gerbong rangka, gerbong hopper, lokomotive dan produk rolling stock lainnya).<br /><br />Selanjutnya untuk menindaklanjuti permintaan Pembelian PPA dari saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, yang dituangkan dalam kontrak antara TSG Infrastructure, Pte, Lid dengan SUNPLUS SARL yang salah satu isinya pemenuhan release charge sebesar USD10.000.000 per 200 MW, selanjutnya saksi Ir. Syaiful Idham mengirimkan surat kepada terdakwa Ir. Budi Noviantoro, PT IMS dan PT IMST untuk meminta permohonan dana talangan PPA release charge solar photovoltaic power plant MW di Kinshasha Republik Demokratik Kongo sebesar USD10.000.000 dan menurut saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A akan menggantinya setelah TSG Infrastructure, PTE,I.td mendapatkan pinjaman pembiayaan (bond) yang pada kenyataannya saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. gagal mendapatkan bond dari REED SMITH Pte.Ltd disebabkan tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait jaminan atas pengajuan bond tersebut<br /><br />Pada tanggal 21 September 2020, saksi Tria Natalina, SE,M.BA. memerintahkan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte Lid untuk mengirimkan surat nomor SD-18A/TSGIN/2020 kepada terdakwa Ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT. INKA (persero) yang isinya mengajukan permohonan pinjaman dana talangan untuk implementasi operator solar photovolthaic power plant 200 MW di DRC.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUSmuJmNk7iwJLdUJ78X9wp8iK9UkoCSczUYiqfkeAgeV0lZYpj0Kj7K-omaozLjlCm4S9PUXTRQQmzV-OwQOvwgQVQW7vgRVsNPF7nCvIY-Qm1-L9d6hg6ZrTRVq_wM0IWtt6fKjhX5y6dNONcsSIikM1Jzc61o6D7uXAu92fkGNUuxIbaDC1WVKCa04/s1040/E.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUSmuJmNk7iwJLdUJ78X9wp8iK9UkoCSczUYiqfkeAgeV0lZYpj0Kj7K-omaozLjlCm4S9PUXTRQQmzV-OwQOvwgQVQW7vgRVsNPF7nCvIY-Qm1-L9d6hg6ZrTRVq_wM0IWtt6fKjhX5y6dNONcsSIikM1Jzc61o6D7uXAu92fkGNUuxIbaDC1WVKCa04/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Alas permintaan dana talangan dari saksi Tria Natalina, S.E. MBA dan saksi Septian Wahyutama tersebut, terdakwa Ir. Budi Noviantoro menyetujui dan untuk melengkapi administrasi pemberian dana talangan tersebut, terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat seolah-olah terdapat Rapat Direksi yang menyetujui dana talangan dengan membuat Risalah Rapat Direksi tanggal 23 September 2020 yang kemudian terdakwa ir. Budi Noviantoro memerintahkan kepada seluruh Direksi PT INKA (persero) untuk menandatanganinya. <br /><br />Dan masih pada hari yang sama. terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama menandatangani Perjanjian Hutang Piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, Pte.Ltd dengan nomor SPJ-19.1/01/INKA/2020 dan nomor SD-020/TSGIN/2020 yang diantaranya memuat pemberian dana talangan kepada TSG Infrastructure, Pte.,Ltd dengan tujuan transfer ke rekening TSG Utama Indonesia melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1660002871846 dengan nilai piutang PT. INKA (Persero) sebesar Rp.15.000.000,000,00 (lima belas miliar rupiah) tanpa mensyaratkan jaminan namun dikenakan bunga sebesar 9% p.a dan masa pinjaman 2 bulan sejak tanggal perjanjian.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020, terdakwa Ir. Budi Noviantoro membuat Memo nomor 01/D1/INKA/2020 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM serta GM Keuangan dan Akuntansi untuk melakukan transfer ke rekening dan jumlah yang diperjanjikan antara PT INKA (Persero) dan TSG Infrastructure, Pte.Ltd. Kemudian pada tanggal 25 September 2020, dilakukan transfer dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari rekening PT INKA dengan tujuan rekening TSG Utama Indonesia melalui Bank Mandiri di nomor rekening 1660002871846.<br /><br />Bahwa dana talangan yang telah diberikan seolah-olah menjadi pinjaman hutang piutang antara PT INKA (Persero) dengan TSG Infrastructure, Pte.Ltd dan atas pinjaman hutang piutang tersebut, TSG Infrastructure, Pte.Ltd tidak pemah mengembalikan dana talangan ke PT INKA (Persero).<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2020, saksi Septian Wahyutama kembali mengirimkan surat dengan nomor SD-031/TSGIN/2020 kepada Direksi PT INKA (Persero) perihal "Request for a Delayed of Debt Payment and Additional Loan for Pre- Engineering Design Payments for the construction of a 200 MW Solar Photovoltaic Power Plant in Kishasa, Democratic Republic of the Congo", yaitu permintaan penundaan waktu pelunasan yang jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 menjadi 26 Februari 2021 dan adanya permintaan tambahan dana untuk kepentingan TSG Infrastructure, Pte, Ltd sebesar Rp.3.550.000.000,00 untuk selanjutnya ditransfer ke rekening TSG Global Holdings (TSGH).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSbPrurRUPNWZsimn-Kqh0mVOt_Y-U-H2Qx1FHkSEVoh4z0S6hGhHtYjuce1ObU7Ta-n2X_o3t24LiH9Vsv4_yRNucQRyBgxN-iixSpqkhbWLufl_ARbCjng3M-Hc3FZOjI76PiZ_OhPEuhko7Ki03vPB92kK2ia0UFhWES4v0e5tnbxnLhkYLCRVilsI/s1040/J.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSbPrurRUPNWZsimn-Kqh0mVOt_Y-U-H2Qx1FHkSEVoh4z0S6hGhHtYjuce1ObU7Ta-n2X_o3t24LiH9Vsv4_yRNucQRyBgxN-iixSpqkhbWLufl_ARbCjng3M-Hc3FZOjI76PiZ_OhPEuhko7Ki03vPB92kK2ia0UFhWES4v0e5tnbxnLhkYLCRVilsI/w640-h360/J.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro melakukan rapat direksi yang diikuti Direksi PT INKA (persero) yaitu Direktur Utama (Terdakwa Ir. Budi Noviantoro), Direktur Keuangan & SDM (Andi Budiman). Direktur Pengembangan (Agung Sedaju) dan Direktur Operasi (1 Gede Agus Prayatna). Keputusan rapat adalah menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman sampal dengan 26 Februari 2021 dan penambahan dana untuk kepentingan TSG Infrastructure dengan nilai utang total sebesar Rp.18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan masa jatuh tempo tanggal 26 Februari 2021 untuk selanjutnya dilakukan adendum perjanjian utang piutang antara PT INKA (pensero) dengan TSG Infrastructure.<br /><br />Guna menindaklanjuti keputusan Rapat Direksi diatas, pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa Ir. Budi Noviantoro dan saksi Septian Wahyutama kembali menandatangani Addendum ke-2 Perjanjian Utang Plutang antara PT INKA (persero) dengan TSG Infra nomor SPJ-45/0.1/INKA/2020 dan SD- 033/TSGIN/2020, dengan isi perjanjian bahwa nilai pinjaman menjadi sebesar Rp. 18,550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembalian pinjaman paling lambat tanggal 26 Februari 2021 ditambah bunga sebesar 10%. <br /><br />Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan transfer dana pinjaman sebesar Rp.3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari PT INKA (persero) kepada TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington DC dengan nomor rekening 0005163070652 dengan berita transakai pembayaran TSG Infra.<br /><br />Bahwa mekanisme pemberian pinjaman/hutang dengan total sebesar Rp. 18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan aturan internal PT INKA (persero), yakni pemberian pinjaman/dana talangan ini tidak masuk dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT INKA (persero) tahun berjalan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4k0LcK4VE0_fHLZc3DVu27JDyDJDPtLogVuqH0YQXww2RDDEj8QOOgg5ySbXvOOfWIGgkNeCBpsjSPz3OzxdUqzdE9e4ffKTO9Y5H2XLgmiH6vqlaHDux2Ura6048x_XDPxbkg1JT33Ogkn8KHMmeEVTWuf1L-7RutiuCNR-2x8w7bKAwHFlHG8tp1_E/s1040/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4k0LcK4VE0_fHLZc3DVu27JDyDJDPtLogVuqH0YQXww2RDDEj8QOOgg5ySbXvOOfWIGgkNeCBpsjSPz3OzxdUqzdE9e4ffKTO9Y5H2XLgmiH6vqlaHDux2Ura6048x_XDPxbkg1JT33Ogkn8KHMmeEVTWuf1L-7RutiuCNR-2x8w7bKAwHFlHG8tp1_E/w640-h360/A.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa hingga saat ini TSG Infrastructure tidak dapat mengembalikan kewajiban dana talangan dan telah dilakukan addendum perjanjian sebagai berikut:<br />a) Addendum II Perjanjian Hutang Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor: SPJ-45/D1/INKA/2020 Nomor: SD-033/TSGIN/2020 tanggal 28 Desember 2020:<br /><br />b) Addendum-III Perjanjian Hutang Plutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor: SPJ-01.1/D1/INKA/2021 Nomor: DL-09A/TSGIN-LA/INKA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;<br /><br />c) Addendum-IV Perjanjian Hutang Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor: SPJ-01.1/D1/INKA/2022 Nomor: DL-003B/TSGIN-LA/INKA/II/2022 tanggal 25 Februari 2022;<br /><br />d) Addendum-V Perjanjian Hutang Piutang antara PT Industri Kereta Api dengan TSG Infrastructure PTE LTD Nomor: SPJ-29/D1/INKA/2022 Nomor: DL-017/TSGIN-LA/INKA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022<br /><br />Bahwa sakni Tria Natalina, S.E., M.B.A selaku Fund Raising bersama saksi Ir. Syaiful Idham selaku Direktur PT TSG Utama Indonesia dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, PTE,Ltd tidak dapat merealisasikan proyek sarana perkeretaapian dan roling stock kepada PT INKA Persero dan proyek solar photovoltaic 200 MW.<br /><br />Bahwa atas permintaan dari saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A kepada saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte.Ltd untuk mengirim surat yang isinya meminta dana talangan kepada PT IMST selaku anak perusahaan PT INKA guna pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistem terkait proyek pengembangan smart city di DRC sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kenyataannya tidak pemah ada proyek smart city di DRC tersebut untuk PT. INKA (Persero).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74ORvCKYZs-imxG4iM_wi9qgFdu0cwtQ-2jjGcv-DoTnfaVgsUd0myDTK9FFD-ZiiMTXlMek_aKi_3Si5erzVkc_wbcpsI3_SD-_QUD55EVF0lUTFSeIf8y73hL8ND3GgndpbJksUaDy9fUwLU96VOPquqoDLGGON6IDIy4H4GMFLx_XcSfvbRgaNeSU/s1040/H.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg74ORvCKYZs-imxG4iM_wi9qgFdu0cwtQ-2jjGcv-DoTnfaVgsUd0myDTK9FFD-ZiiMTXlMek_aKi_3Si5erzVkc_wbcpsI3_SD-_QUD55EVF0lUTFSeIf8y73hL8ND3GgndpbJksUaDy9fUwLU96VOPquqoDLGGON6IDIy4H4GMFLx_XcSfvbRgaNeSU/w640-h360/H.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagai Direktur Utama PT INKA (persero) dan merangkap. jabatan sebagai Komisaris Utama PT. IMST sekaligus sebagai Controller TSG Infrastructure, Pte.Ltd mengetahui bahwa pembuatan studi kelayakan pengadaan IT sistern terkait proyek pengembangan amart city di DRC sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak masuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT IMST, tetap menyetujui dan memerintahkan saksi Sukoroto selaku Direktur Utama PT IMST untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kas PT IMST ke rekening PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST sebagaimana standing instruction No.005a/TSGIN/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari TSG Infrastructure.<br /><br />Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa ir. Budi Noviantoro selaku Direktur Utama PT INKA (persero) dan merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT IMST (cucu / afiliasi perusahaan) sekaligus selaku Controller TSG Infrastructure, Pte Ltd hingga menimbulkan benturan kepentingan, bersama saksi Tria Natalina, SE. M.B.A, saksi Syaiful Idham dan saksi Septian Wahyutama terkait pembentukan JV TSG Infrastructure, Pte.Ltd yang tidak sesuai ketentuan SK Menten BUMN No. SK-315/MBU/12/2019, pemberian dana talangan kepada TSG Infrastructure untuk kegiatan ground breaking maupun pemberian dana talangan oleh PT INKA (persero) dengan mekanisme hutang-piutang terhadap perusahaan yang tidak tentapat hubungan hukum dengan PT INKA dan tidak tercantum dalam RKAP PT INKA (persero), penggunaan dana talangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_ufZWuozpxvq_8PVrUGKSdz1VnuYAOqRtsAvrO-QmnZak5gEUu5Gp-YKD8_krm_SxnIFmUpDGLBGkMMdFUahK4VW_FTMFOdYQ_kU8MGG-IzZWCnnfDk3mzMjhbQdSHE1uDU8AH8LLP1I6-ZpRhTkfPieFa1t2vq8wHQW5aLX5qYGHkaTBVz8jcMs_IGg/s1040/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_ufZWuozpxvq_8PVrUGKSdz1VnuYAOqRtsAvrO-QmnZak5gEUu5Gp-YKD8_krm_SxnIFmUpDGLBGkMMdFUahK4VW_FTMFOdYQ_kU8MGG-IzZWCnnfDk3mzMjhbQdSHE1uDU8AH8LLP1I6-ZpRhTkfPieFa1t2vq8wHQW5aLX5qYGHkaTBVz8jcMs_IGg/w640-h360/C.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian menyetujui dan memerintahkan kepada saksi Sukoroto selaku Direktur Utama PT IMST untuk mentransfer dana yang berasal dari kas PT IMST kepada PT Fusindo Soka yang tidak terdapat hubungan hukum dengan PT IMST sehingga mengakibatkan dana dari PT INKA (persero) beserta afiliasinya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:<br /><br />1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan:<br />dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.<br /><br />2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, dalam Pasal 22 menyatakan<br />(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.<br /><br />(2) Direksi wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh. pengesahan:<br /><br />3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 21 menyatakan:<br /><br />1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:<br />a) anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta,<br /><br />b) jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan/atau<br />c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.<br />d) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;<br /><br />4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance, Bagian Keempat Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi, dalam pasal 23 menyatakan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8VISmbDONE_umbsoYHy2bI0ZRRvMwq-Yp8STz0CCUOXrzkk42TTQrR6hrBEX1g9hWvKRHZ-YUnXxZwL9hs7tdB6tUfIgsY64orqE3VMT-1EjrTupvUkX47rTO77OUbna8djNwUhoIuNGXGurpWRC4HuNKkqpNP5dq05TPHYwx1sC8kY-rmyFiUAv3wBA/s1040/D.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8VISmbDONE_umbsoYHy2bI0ZRRvMwq-Yp8STz0CCUOXrzkk42TTQrR6hrBEX1g9hWvKRHZ-YUnXxZwL9hs7tdB6tUfIgsY64orqE3VMT-1EjrTupvUkX47rTO77OUbna8djNwUhoIuNGXGurpWRC4HuNKkqpNP5dq05TPHYwx1sC8kY-rmyFiUAv3wBA/w640-h360/D.jpg" width="640" /></a></div>Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.<br /><br />5) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Govemance) pada Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) mengatur hal-hal sebagai berikut:<br /><br />a. Ayat (1) menyebulkan:<br />Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari R.JP<br /><br />b. Ayat (2) menyebutkan:<br />"RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat<br />a) misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;<br />b) anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan,<br />c) proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan<br />d) hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.<br /><br />8) Peraturan Menteri BUMN No.01 Tahun 2011 tentang Good Corporate Governance.<br />Pasal 3: Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:<br />a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;<br /><br />b. Akuntanbilitas (@ccountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif,<br /><br />c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,<br /><br />d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,<br /><br />e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitPCuIzUNYrTLZffI4fwKoz38PgiFbzO1PZQ4Eu_o5NLU8qDBpz4xLrAMOJCrfMbXcAZC_wmPkl8cxAfh0WfyFHwV8zEN5SQL-AEKA5PopUYL9Nzm6g3FLHXz-TC6PjlDgi2s2n3hB1gbDOBR7u1PQyfV3HbYRv4DJscp4X8Wm3m1-DUMplqCp6_0O7w4/s1040/E.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitPCuIzUNYrTLZffI4fwKoz38PgiFbzO1PZQ4Eu_o5NLU8qDBpz4xLrAMOJCrfMbXcAZC_wmPkl8cxAfh0WfyFHwV8zEN5SQL-AEKA5PopUYL9Nzm6g3FLHXz-TC6PjlDgi2s2n3hB1gbDOBR7u1PQyfV3HbYRv4DJscp4X8Wm3m1-DUMplqCp6_0O7w4/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 4<br />Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:<br />1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN:<br /><br />2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif. serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;<br /><br />3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarianlingkungan di sekitar BUMN,<br /><br />4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional<br />5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional<br />7) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: 315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengatur:<br /><br />a. Menghentikan sementara waldu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut.<br /><br />b. Kementerian BUMN melakukan review terhadap going concem Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan Direksi BUMN,<br /><br />Moratorium dan review sebagaimana Diktum KESATU angka 1 dan angka 2 berlaku terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk Cucu Perusahaan dan turunannya.<br /><br />8) Anggaran Dasar PT INKA Nomor 35 tanggal 27 Februari 2017, pada pasal 11 ayat (8) huruf c yang menyatakan menerima maupun memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris" dan prosedur kebijakan keuangan PT INKA tidak terdapat mekanisme pemberian pinjaman kepada entitas lain yang tidak terkonsolodasi dengan PT INKA.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdfLlo-UhJgyHsHKlv4vQeHF2eXSH0MzxVIO9P6YLYKKsBoXQyvgpgrUfBd1XJ6ibvD0k2HzJNKd3hQcRrWEBMXzuyQ-X001QitDfAi_sVqzhrhzOIMrPdXBtXe_a1qu_Xk2BL1CDYXpALYcyCgP384o9HSBoSkBcwJjFHhGT1CQyegwfG0ThrT8TWj8Q/s1280/G.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdfLlo-UhJgyHsHKlv4vQeHF2eXSH0MzxVIO9P6YLYKKsBoXQyvgpgrUfBd1XJ6ibvD0k2HzJNKd3hQcRrWEBMXzuyQ-X001QitDfAi_sVqzhrhzOIMrPdXBtXe_a1qu_Xk2BL1CDYXpALYcyCgP384o9HSBoSkBcwJjFHhGT1CQyegwfG0ThrT8TWj8Q/w640-h360/G.jpg" width="640" /></a></div>9) Bab II Bidang Perbendaharaan & Asuransi 2.0 Kebijakan angka 1 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: PER-13/INKA/2018 tentang Perubahan Sebagian Atas Kebijakan dan Prosedur Keuangan Nomor: 32/INKA/2017 PT Industri Kereta Api (persero) tanggal 19 April 2018, yang menyatakan:<br /><br />1. Semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,<br /><br />2. Penerimaan dan pengeluaran kas, baik dari aktivitas operasional, finansial, maupun investasi harus direalisasikan sesuai dengan dokumen legal yang dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />3. Pembayaran Permintaan Pengeluaran Kas (PPK) dilakukan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memnuhi ketntuan verifikasi. Khusus untuk pembayaran PPK dalam valuta asing dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima lengkap dan memenuhi ketentuan verfikasi.<br /><br />Kemudian lebih lanjut mengenai Prosedur Perencanaan, Penerimaan dan Pengeluaran kas diatur dalam Bab II 3.0 Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: PER-13/INKA/2018 tersebut.<br /><br />10) Bab | Pengantar Peraturan Direksi PT Industri Kereta Api (persero) Nomor: 32/INKA/ 2017 tanggal 01 November 2017, pada point 5.0 Definisi dan istilah, yang menyatakan mengenai pengertian Kas bon "Kas bon adalah suatu mekanisme permintaan uang kas yang dapat dilakukan oleh karyawan, dimana uang kas tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan. Transaksi kas bon dicatat oleh Fungsi Akuntansi sebagai uang muka pegawai dan ketika kas bon telah dipertanggungjawabkan (dalam kurun waktu yang telah ditetapkan), maka akan dicatatkan sebagai biaya. Dalam pertanggungjawaban kashon, dimungkinkan adanya kekurangan dan kelebihan kas bon."  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdunEssb91gWB951f5qRCpv_Hww_gYM7bLVRrBSO9XqRHaWwdScNQjDuFl28MVoKfSiq8Cq3Tv4-fMiTxO99WQo_2rTU9XaKmzU_CERJ6jM8ESUV6o7Wvcp2o26-GGAa5Sd0z8coXdjTDwZbXPhjnVGdRXVkHMcE3OmZ_lwUK9yjGxviGTam0UcfMUyM8/s1040/J.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdunEssb91gWB951f5qRCpv_Hww_gYM7bLVRrBSO9XqRHaWwdScNQjDuFl28MVoKfSiq8Cq3Tv4-fMiTxO99WQo_2rTU9XaKmzU_CERJ6jM8ESUV6o7Wvcp2o26-GGAa5Sd0z8coXdjTDwZbXPhjnVGdRXVkHMcE3OmZ_lwUK9yjGxviGTam0UcfMUyM8/w640-h360/J.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, selaku Regional Head Täan Global Capital, Pte.Ltd, saksi ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI) dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte.Ltd, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain <br /><br />Atau suatu korporasi yakni berdasarkan permintaan sakai Tria Natalina. SEMBA kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro untuk membayar dan mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiah) tanggal 23 September 2020 ke rekening atas nama PT. TSG Utama Indonesia di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660002871846 dan sebesar Rp.3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020 ke rekening TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington D.C dengan nomor rekening 0005163070652, dan USD265.300,- (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amenka Serikaf) pada tanggal 24 Jull 2020 ke rekening Issac Gerson pada Bank Istanbul Corporate Banking of Turkiye dengan nomor rekening 4629089916, maka telah memperkaya<br /><br />1. Orang lain yaitu saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. sebesar USD265.300,- (dua ratua enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat)<br /><br />2. Orang lain yaitu saksi Ir. Syaiful Idham sebesar Rp.3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga berjumlah Rp.18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />3. Sedangkan sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Sukoroto atas permintaan dari terdakwa Ir. Budi Noviantoro tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening atas nama PT. Fusindo Soka di Bank Mandin Cab. Jakarta Mega Kuningan dengan nomor rekening 0700006364074, sehingga telah memperkaya Korporasi PT Fusindo Soka sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-1041/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pemberian dana talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam rencana proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. INKA (persero) sebesar Rp.21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCk55MjlUauNCwjsBD8gDiuxt9PW5P5EAWQNisXnYWsC30z6iHyZitgwABeZysrgubJ6yGad1BMzZDyoXZ24oUn58OE3w_mWrN1RF6U6Chf93fA8uWprS3Bdb_ILODYhGY76IMS3TQWkhCP9iGeZmQif9FgqZYBYMpr_9BYXqFUITczP0I-sDmud2yEfI/s1040/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCk55MjlUauNCwjsBD8gDiuxt9PW5P5EAWQNisXnYWsC30z6iHyZitgwABeZysrgubJ6yGad1BMzZDyoXZ24oUn58OE3w_mWrN1RF6U6Chf93fA8uWprS3Bdb_ILODYhGY76IMS3TQWkhCP9iGeZmQif9FgqZYBYMpr_9BYXqFUITczP0I-sDmud2yEfI/w640-h360/A.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP waktu yang telah ditetapkan), maka akan dicatatkan sebagai biaya. Dalam pertanggungjawaban kashon, dimungkinkan adanya kekurangan dan kelebihan kas bon."<br /><br />Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Budi Noviantoro bersama dengan saksi Tria Natalina, S.E.,M.B.A, selaku Regional Head Täan Global Capital, Pte.Ltd, saksi ir. Syaiful Idham selaku Direktur Utama PT The Sandy Group Utama Indonesia (PT TSGI) dan saksi Septian Wahyutama selaku CEO TSG Infrastructure, Pte.Ltd, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni berdasarkan permintaan sakai Tria Natalina. SEMBA kepada Terdakwa Ir. Budi Noviantoro untuk membayar dan mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiah) tanggal 23 September 2020 ke rekening atas nama PT. TSG Utama Indonesia di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660002871846 dan sebesar Rp.3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) <br /><br />pada tanggal 30 Desember 2020 ke rekening TSG Global Holding di Bank Branch Banking and Trust Company Washington D.C dengan nomor rekening 0005163070652, dan USD265.300,- (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amenka Serikaf) pada tanggal 24 Jull 2020 ke rekening Issac Gerson pada Bank Istanbul Corporate Banking of Turkiye dengan nomor rekening 4629089916, maka telah memperkaya<br /><br />1. Orang lain yaitu saksi Tria Natalina, S.E., M.B.A. sebesar USD265.300,- (dua ratua enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat)<br /><br />2. Orang lain yaitu saksi Ir. Syaiful Idham sebesar Rp.3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga berjumlah Rp.18.550.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />3. Sedangkan sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Sukoroto atas permintaan dari terdakwa Ir. Budi Noviantoro tanggal 14 Agustus 2020 ke rekening atas nama PT. Fusindo Soka di Bank Mandin Cab. Jakarta Mega Kuningan dengan nomor rekening 0700006364074, sehingga telah memperkaya Korporasi PT Fusindo Soka sebesar Rp.2.603.475.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-1041/PW13/5.2/2024 tanggal 20 Desember 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pemberian dana talangan PT Industri Kereta Api (INKA) kepada Joint Venture The Sandy Group Infrastructure (TSG Infra) dalam rencana proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW di Kinshasa DRC mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. INKA (persero) sebesar Rp.21.153.475.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan USD265.300 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat).<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Budi Noviantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) </div>

News Tipikor Ir. Budi Noviantoro selaku Dirut PT INKA (Persero) Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana Talangan Sebesar Rp21,153 M dan USD265.300

#Ke- 4 Terdakwa yang diadili dalam perkara dugaan Korupsi dana talangan PT INKA (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.153.4...

»

Terdakwa M. Kamil Selaku Plt. Dirut PDSD BUMD Kab. Bangkalan Divonis 6,6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.450 M

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJcZGmQjMZQi87fgryZ1QPx9jMmVajH5c4w195eQ3r5Z5yyD7ntwTDm4kjwg7HHcoCX4wEaVHN-BcviF_iRhWfNZr09gVwERCVpQfq25zkhXAGQ6laRWWTqToNJLQt5X9fI3QciJXHMmvJ6cSYRhdIA0ckHArnOnkft-DC5VqFN4nXflfY8fTrPiR1GAY/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="357" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJcZGmQjMZQi87fgryZ1QPx9jMmVajH5c4w195eQ3r5Z5yyD7ntwTDm4kjwg7HHcoCX4wEaVHN-BcviF_iRhWfNZr09gVwERCVpQfq25zkhXAGQ6laRWWTqToNJLQt5X9fI3QciJXHMmvJ6cSYRhdIA0ckHArnOnkft-DC5VqFN4nXflfY8fTrPiR1GAY/w640-h357/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;"><i>“Ada 4 Kasus Perkara Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) Milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, dan 3 Kasus Perkara Dugaan Korupsi akan menyeret Terdakwa M. Kamil. Apakah Kasus Ini Hanya M. Kamil Selaku Plt. Dirut PDSD Kab. Bangkalan Yang Terlibat, Atau Ada Pihak Lain Namun M. Kamil Menjadi Pahlawab Buat Pihak Yang Lainnya?”</i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 14 Januari 2025, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan terhadap Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan Tahun 2019 – 2021 karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha Milik Daerah (PDSD BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan Kepada PT. Aman pada Tahun Anggaran 2019 yang merugikan keuangan negaara sebesar Rp1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-210/PW13/5.2/2024 tanggal 30 April 2024<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red;">M. Kamil Selaku Plt. Dirut PDSD BUMD Kab. Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp1.450 M dan Perkara Lainnya Segera Menyusul</span> - <span style="color: red;"><a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/09/m-kamil-selaku-plt-dirut-pdsd-bumd-kab.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/09/m-kamil-selaku-plt-dirut-pdsd-bumd-kab.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Tidak hanya dihukum pidana penjara (badan), Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dan jika Terdakwa tidak membayar maka dipidana kurungan selaka 6 bulan.<br /><br />Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd untuk membayar uang pengganti sebagai kerugikan keuangan negara sebesar Rp1.450.000.000 dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Inckrah) maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaDlQi-z1T7j433XewzCY76FMhYNfmUfQ-joLsBLE0ceEaSSlWO4KtXaRQtry7z67NWDbnfh4DU7oQN3YZDcK3MrB2lBcXcHJzSCLpzHUYcwKk-nUokWPCwKvdE9uRf9_yJUt8u6eNyGavAn1x48SzBlDN1V-kdQ29LvNyOFz-9gpfNXHqt4IjXzH1gHw/s640/5..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaDlQi-z1T7j433XewzCY76FMhYNfmUfQ-joLsBLE0ceEaSSlWO4KtXaRQtry7z67NWDbnfh4DU7oQN3YZDcK3MrB2lBcXcHJzSCLpzHUYcwKk-nUokWPCwKvdE9uRf9_yJUt8u6eNyGavAn1x48SzBlDN1V-kdQ29LvNyOFz-9gpfNXHqt4IjXzH1gHw/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.450.000.000 subsider pidana penjaar selama 4 tahun<br /><br />Vonis pidana penjara Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd yang diampingi Penasehat Hukum-nya, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH yang dibantu dua Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Agus Karyanto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP) dengan dihadiri JPU Muhammad Zuton, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan<br /><br />Atas putusan itu, Terdakwa menerima tetapi JPU masih pikir-pikir. Alasan JPU, masih harus melaporkannya ke pimpinan atau Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, apakah menerima atau banding ke Pengadilan Tinggi Suarabaya Jawa Timur<br /><br />Kasus dugaaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha (PDSD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dengan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp23 miliar, ternyata tidak berhenti disini saja setelah Majelis Hakim memvonis Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) pada hari ini, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />Sebab kasus dugaaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal di perushaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terdiri dari 4 kasus perkara, dan 3 perkara akan menyeret Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Plt. Dirut PDSD termasuk yang sudah berjalan atau divonis. Berarti masih ada 2 kasus yang menyeret Drs. Moh. Kamil, M.Pd untuk kembali diadili. Hal itu dikatakan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 14 Januari 2025<br /><br />“Ada emapat perkara tidak semuanya hanya tiga perkara yang ada Terdakwa,” ucap JPU <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLIlwhIxahcd9tQM73UIKQRKYf3xoNLH3ACkTWyWf0rHTVCe1xYFVRTWogQM2TpIKXS_LTye1PJqjXnQvOtdlEeToETH3ohC9Iwrl8PkzJLWG_ecHPxB0u4EMsWZZDPaXe0RnfWVfLZ74jUVCBg1TPMy8wh0bcRpo1DIpHCNtYK2ZAAqBARx_AOdTMaKo/s640/3.-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLIlwhIxahcd9tQM73UIKQRKYf3xoNLH3ACkTWyWf0rHTVCe1xYFVRTWogQM2TpIKXS_LTye1PJqjXnQvOtdlEeToETH3ohC9Iwrl8PkzJLWG_ecHPxB0u4EMsWZZDPaXe0RnfWVfLZ74jUVCBg1TPMy8wh0bcRpo1DIpHCNtYK2ZAAqBARx_AOdTMaKo/w640-h360/3.-.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kasus dugaan Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha (PDSD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dengan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp23 miliar hanya Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Plt. Dirut PDSD yang terlibat, atau ada pihak lain dan Drs. Moh. Kamil, M.Pd menjadi pahlawan buat pihak lainnya?<br /><br />Kasus dugaan Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah PDSD BUMD Pemkab Bangkalan hingga menyeret Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Plt. Dirut PDSD, bermula dari hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) BUMD Kabupuaten Bangkalan yang dibentuk DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2023 setelah mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri Bangkalan menghentikan (SP3) kasus ini pada tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh Fadhur Rosi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019 – 2014 (dan periode 2024 – 2029) dari F-PD sekaligus selaku Ketua Pansus saat diwawancarai beritakorupsi.co pada saat berjalannya maupun setelah berakhirnya Rapat Pansus<br /><br />“Kasus ini sempat ditangani oleh Kejari (Bangkalan) namun tahun 2022 di SP3 (dihentikan). Karena itulah kami di Dewan membentuk Pansus BUMD,” kata Fadhur Rosi beberapa waktu lalu<br /><br />Saat ditanya tujuan dibentuknya Pansus BUMD, menurut anggota DPRD Kabupaten Bangkalan ini adalah untuk mengetahui kemana raibnya uang BUMD sebesar Rp23 miliar sebagai bagian dari total Rp53 miliar setelah dikembalikan oleh KPK tahun 2018 yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK pada tahun 2015 saat melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap KH. Fuad Amin Imron (Alm) selaku Ketua DPRD Kab. Bangkalan pada Desember 2014<br /><br />“Ada uang BUMD sebesar Rp53 miliar uang ini hasil pengembalian oleh KPK yang disita pada tahun 2015 dan baru dikembalikan tahun 2018. Namun ada uang BUMD sebesar Rp23 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan uang rakyat dan harus dipergunakan untuk rakyat. Jadi kalau dihitung kerugian negara lebih dari Rp23 miliar karena ada keuntungan dari peminjam itu kan,” ucap Rosi sapaan akrab Fadhur Rosi selaku Ketua Pansus BUMD <br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD_dOQ_yiK4992jbKWK8Tgwt66FxjQFOu9_IvrAIltSl379n3GY121kRH2FeyXgt4WQKdP8C-fzA0TovVV3QoK21kWKSto-er0GUpv83d1JYSobeFhEU-rrlVv9Ld3rWid0RfAVYnAy2qE_FLdeZbq7yhgZtVocb2SEylhY3vG-rG1Ldbu-zcZQO-An-M/s640/1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD_dOQ_yiK4992jbKWK8Tgwt66FxjQFOu9_IvrAIltSl379n3GY121kRH2FeyXgt4WQKdP8C-fzA0TovVV3QoK21kWKSto-er0GUpv83d1JYSobeFhEU-rrlVv9Ld3rWid0RfAVYnAy2qE_FLdeZbq7yhgZtVocb2SEylhY3vG-rG1Ldbu-zcZQO-An-M/w400-h223/1.jpg" width="400" /></a></div>Rosi menjelaskan, pada saat rapat Pansus, telah memanggil beberapa pihak yaitu Moh. Kamil, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya, Direktur PT. Aman (Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih) dan Notaris Mohammad Komarul Arifin<br /><br />“Uang itu katanya dipinjam oleh beberapa perusahaan sebagai modal usaha sesuai dengan Akte Notaris. Kalau dipinjam kan berarti ada keuntungan yang diperoleh BUMD. Tetapi saat Kami memanggil salah satu perusahaan yaitu PT Aman, PT Aman mengatakan tidak meminjam hanya dipake nama. Kami pun kembali memanggil Pak Kamil tetapi Pak Kamil juga tidak bisa menjelaskan. Kami juga beberapa kali memanggil Notaris tetapi tidak hadir. Kami tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa dan kami juga tidak punya kewenangan untuk mengatakan seseoarang bertanggung jawab,” ujar Rosi<br /><br />Beberapa perusahaan yang disebut-sebut meminjam uang dari BUMD namun tak kembali, yaitu PT. Aman sebesar Rp1,5 miliar,; CV. Prima Jaya sebesar Rp2,850 miliar,; PT. Cahaya Gading Perkasa sebesar Rp1,4 miliar,; UD Mabruq RMS sebesar Rp1,350 miliar,; UD Sumber Rejeki Speed Shop sebesar Rp150 juta,; PT Tanduk Majeng Madura sebesar Rp15 miliar,; CV Dharmaputra sebesar Rp400 juta,; Sembako sebesar Rp100 juta, dan Mojari Besi Tua sebesar Rp150 juta,; CV Azizah sebesar Rp100 juta<br /><br />Sementara salah seorang JPU Kejari Bangkalan membantah kalau kasus ini pernah di hentikan atau di SP3 kan oleh Kejari Bangkalan, dan membantah kalau asal muasal uang BUMD ini adalah dari pengembalian KPK yang pernah disita pada saat OTT KH. Fuad Amin (Alm) selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2014. Namun JPU mengakui kalau jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah kurang lebih sebesar Rp23 miliar namun dibagi dalam beberapa perkara yang juga menyeret Terdakwa Moh. Kamil <br /><br />“Tidak pernah (SP3), uang itu bukan (dikembalikan KPK). Masih ada 3 perkara lagi (Moh. Kamil) ada di dalamnya,” kata JPU Kejari Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan (Selasa, 24 September 2024)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhamgTyk0FtZYeZUMF9jmLG4clgkMNOMRMDRMjW0bsYv24X_v9JrfJXIPL8gqkn6ZjiumN1BR_OPTV38g15cZTMR-z2bmmPvYJRRvszLArf5ij702uJyt4NdH-bZ6UH102Ldy034LNGmQFFX8DhAry2AhLU5aghpisgMM3HMzwQdXiO05pvAsTRJ8VziO0/s640/3.-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhamgTyk0FtZYeZUMF9jmLG4clgkMNOMRMDRMjW0bsYv24X_v9JrfJXIPL8gqkn6ZjiumN1BR_OPTV38g15cZTMR-z2bmmPvYJRRvszLArf5ij702uJyt4NdH-bZ6UH102Ldy034LNGmQFFX8DhAry2AhLU5aghpisgMM3HMzwQdXiO05pvAsTRJ8VziO0/w640-h360/3.-.jpg" width="640" /></a></div>Namun ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan dari surat dakwaan JPU terhadap Terdakwa Drs. Moh. Kamil, M.Pd selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) Kabupaten Bangkalan, yaitu terkait pihak-pihak yang diduga terlibat<br /><br />Pihak-pihak yang diduga terlibat yaitu Notaris Mohammad Komarul Arifin, S.H., M.Kn yang membuat Akta Perjanjian Penanaman Modal Usaha Nomor 04 tanggal 25 April 2019 tetang Penanaman Modal Usaha Bidang Kontraktor Pemborongan/Rekanan Pemerintah Swasta sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Perusahaan Daerah Sumber Daya Badan Usaha Milik Daerah (PDSD BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kepada PT. Aman dengan jaminan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850 atas nama Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih (Direktur PT Aman) seluas 574 M² yang terletak di Kelurahan/Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan <br /><br />Kemudian Zainul Hidayatul Kabir, S.Psi Selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan Perusahaan Daeah Sumber Daya (PDSD) yang membuat surat permohonan penambahan modal Nomor : 025/PT.AMN-BKL/III/2019 yang dibuat tertanggal 26 Agustus 2019 dan surat Penambahan Modal PT. Aman Nomor : 510/09/433.503/2019 tertanggal 27 Agustus 2019<br /><br />Lalu Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman terkait penandatanganan perjanian di Notaris Mohammad Komarul Arifin, S.H., M.Kn dengan jaminan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 850 atas nama Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih (Direktur PT Aman) seluas 574 M² yang terletak di Kelurahan/Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan padahal perjanian itu hanyalah “akal-akalan”<br /><br />Selai itu, Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman dan anak buahnya yakni Kamariyah terkait penandatanganan Cek Kosong untuk pencairan uang dari rekening PT Aman di Bank Jatim 0251000711, dimana uang yang akan dicairkan itu adalah uang yang ditransfer dari rekening Perusahaan Daerah Sumber Daya di Bank Mandiri Nomor 1400030060058 pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500 juta yang tidak melalui prosedur di PDSD BUMD Kabupaten Bangkalan<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqeBv2fEQy1xZRdjmkdfOo_GUjtwbUuHDrmeaAXTePpHolDLYUiOrBvuWpAdvrb9vALHjAyz00CfglcS_GPviF6rVZyMOH-zCXmEIfwKFTQpYrZG7LQMPyFlWedZjrYQmBTGFeB0bwXzhUUtKKZnd_-cc0oPqAUVwVfjpoq9pNn7KTXEbrpkKTKFF-T0s/s640/5..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqeBv2fEQy1xZRdjmkdfOo_GUjtwbUuHDrmeaAXTePpHolDLYUiOrBvuWpAdvrb9vALHjAyz00CfglcS_GPviF6rVZyMOH-zCXmEIfwKFTQpYrZG7LQMPyFlWedZjrYQmBTGFeB0bwXzhUUtKKZnd_-cc0oPqAUVwVfjpoq9pNn7KTXEbrpkKTKFF-T0s/w400-h225/5..jpg" width="400" /></a></div>Dan Abdul Hadi selaku Ketua Badan Pengawas PDSD serta Kamaruddin Selaku Sekretaris Badan Pengawas PDSD terkait rapat pembahasan permintan penambahan modal PT. Aman. Dimana saat itu Terdakwa Moh. Kamil hanya menyampaikan secara lisan permintaan penambahan modal dari PT. Aman sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)<br /><br />Kemudian dibuat hasil rapat dalam notulen seolah-olah rapat tersebut dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019, sehingga terkesan jika pengeluaran kas PD. Sumber Daya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000.<br /><br />Dan total uang yang dicairkan dari rekening PDSD oleh Terdakwa Moh. Kamil adalah sebesar Rp1.500.000.0000 dengan rincian, pada tanggal 18 April 2019 sebesar Rp500 juta dicairkan oleh Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PDSD ke rekening PT Aman atas peritah Terdakwa<br /><br />Dan kedua pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp1.000.000.000 yang dicairkan oleh Mariyatul Kiptiyah selaku Bendahara PDSD dari rekening PDSD atas perintah Terdakwa dan kemudian uang tersebut diserahkan ke Terdakwa.  <br /><br />Selain nama-nama tersebut diatas (Notaris Mohammad Komarul Arifin, Zainul Hidayatul Kabir, Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih, Kamariyah, Abdul Hadi dan amaruddin), masih ada Ainul Hidayatul Ilma, Nur Rudiansyah, Zainul Hidayatul Kabir,<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah penyidik Kejaksaan Negeri Bangkan akan menyeret nama-nama tersebut diatas sebagai Tersangka dalam kasus ini atau hanya sebagai penonton dibalik layar alias diluar persidangan dengan membaca berita yang terbit, atau hanya saksi dalam persidangan ?<br /><br />Yang tak kalah menariknya untuk dipertanyakkan adalah terkait R. H. Zulkifli, suami dari Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman. Kalau memang PT Aman tidak menerima sama sekali aliran dana dari PDSD, mengapa mengembalikan uang sebesar Rp50 juta ke PDSD setelah kasus ini ramai diperbincangkan?<br /><br />Benarkan R.H. Zulkifli baru mengetahui pada awal 2023, ada kerja sama antara PDSD dengan PT Aman saat diundang ke kantor PDSD mewakili istrinya, Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman, atau hanya pura-pura baru tau?<br /><br />Apakah R.H. Zulkifli dapat mewakili istrinya, Hj. RA. Sri Roeslinah Pertiwi Ningsih Selaku Direktur PT. Aman memenuhi undangan PDSD dalam urusan kerja sama?. (Sit) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa M. Kamil Selaku Plt. Dirut PDSD BUMD Kab. Bangkalan Divonis 6,6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.450 M

“Ada 4 Kasus Perkara Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sumber Daya (PDSD) Milik Pemerintah K...

»