Terdakwa Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukai : "Ini Sebagai Balas Dendam Dari Institusi Karena Puluhan Kasus Besar Saya Ungkap"

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1wCtflnEwxeJTX40FwQwCEIhDXV42ODpU13tBiBGP937soT-UxC6hkJ1DFP679fuWB-0w_ZtYV4mot62pi5oYuTzgK2Aqaj8Me10WYfETV3iO0W3JBteiud8Hxbwg7hHHq8zpvwa3n1dJd9zkRpjR-1m4pMZLWWZoWy3i8yLYEDk56dzSUBhQlZA0L4E/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="569" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1wCtflnEwxeJTX40FwQwCEIhDXV42ODpU13tBiBGP937soT-UxC6hkJ1DFP679fuWB-0w_ZtYV4mot62pi5oYuTzgK2Aqaj8Me10WYfETV3iO0W3JBteiud8Hxbwg7hHHq8zpvwa3n1dJd9zkRpjR-1m4pMZLWWZoWy3i8yLYEDk56dzSUBhQlZA0L4E/w324-h569/5.jpg" width="324" /></a></div><h3><span style="font-size: medium;">“Kasus Yang Diungkap Terdakwa Eko Darmanto Yaitu ; Kasus penyelundupan tekstil pada tahun 2019-2020 ; Kasus pemerasan atas kegiatan logistik sebesar 1,7 miliar oleh Pejabat Bea Cukai Soekarno-Hatta tahun 2021 ; Kasis penyelundupan tekstil melalui kawasan Berikat dalam kasus PT. Hyup Seung Garmen Indonesia ; Kasus penyehmdupan ribuan kontainer baja PT. Maraseti Logistik ; Kasus Baja PT. Adi Perkasa Jakarta memakai modus menggunakan pusat logistik Berikat : Kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 ; Kasus Permainan Importasi Emas yang diduga merupakan TPPU sebesar 349 triliun di lingkungan Kemenkeu ; Kasus K3S yakni kerjasama eksplorasi minyak dan gas ; Kasus Windu Eka yakni penyalahgunaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor PT. Adi Perkasa penyelundupan baja dengan modus memakai fasilitas pusat logistik Berikat”</span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br /><i>Kata “jujur” mungkin mudah diucapak tetapi sulit dilaksanakan. Itulah sebabnya, masyarakat seringkali mendengar ucapan atau kalimat "Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur". Sebab orang jujur tak jarang mendapatkan perlakukan tak menyenangkan apalagi dikalangan institusi atau lembaga pemerintahan karena dianggap merusak citra institusinya</i><br /><br />Dan itupula yang dirasakan oleh Terdakwa Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukai yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU sejak tahun 2011 – 2023 sebesar Rp13.189.884.541<br /><br />“Apa yang saya alami saat ini adalah sebagai balas dendam dari institusi saya karena saya sering mengungkap kasus-kasus besar di institusi bahkan berskala nasional diantaranya kasus emas, kasus minyak goreng, kasus narkotika seberat 1,6 ton, kasus baja, kasus pesawat, kasus IMEI HP, kaus HP yang dijual mura dua ratus ribuan. Dan banyak kasus yang saya ungkap dan sudah ada yang disidangkan tetapi ada juga yang belum,” kata Terdakwa Eko Darmanto kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> dalam wawancara khusus  seusai persidangan, Selasa, 20 Agustus 2024<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpqDECR9yZSLt4_4Pr9o4habTerzdOpDGOQPvz9m8f-2L4zSJL37XDCMQzQQk_e-A0qUzRUdS9XsBuMM876Tn9zwpguEWEeps0f-1kWee6oTBL9Irw8OqI20SdVjft8yYd2FVXYyEKaqdmNhVMROUdbvWN2vFhMqe09TgXkQFBcgGbPoATcZ61SPKoalg/s400/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="244" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpqDECR9yZSLt4_4Pr9o4habTerzdOpDGOQPvz9m8f-2L4zSJL37XDCMQzQQk_e-A0qUzRUdS9XsBuMM876Tn9zwpguEWEeps0f-1kWee6oTBL9Irw8OqI20SdVjft8yYd2FVXYyEKaqdmNhVMROUdbvWN2vFhMqe09TgXkQFBcgGbPoATcZ61SPKoalg/w390-h640/6.jpg" width="390" /></a></div><br />Kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a>,</i> Terdakwa Eko Darmanto mengatakan, bahwa kasus yang menimpanya bemula dari berita-berita viral di berbagai media yang menuduh saya punya pesawat dan jet pribadi, mobil antik dan Moge (motor gede)<br /><br /><i>“Berita saya viral coba aja ketik di Google. Dibilanglah saya punya pesawat dan jet pribadi. Mana sekarang?. Sejak 2007 saya punya usaha jual beli mobil antik dan Moge. Tidak ada dari hasil Korupsi itu murni dari usaha tapi itu semua dan satu-satunya rumah sudah di sita KPK. Selama 25 tahun berbakti dan mengungkap kasus-kasus besar bahkan berskala nasional, inilah penghargaan saya sebagai Tersangka/Terdakwa. Kalau saya Korupsi, kenapa pajak penghasilan saya saya naikan saat laporan LHKPN,”</i> ucap Terdakwa Eko<br /><br /><i>“Akun palsu IG atas nama @eko_darmanto_be_1 adalah akun yang memframing seolah-olah saya pamer harta, hedon. Dari kajian Digital Forensik, itu berasal dari salah satu komputer di kantor pusat Bea Cukai,”</i> lanjut Terdakwa Eko<br /><br />Menurut Terdakwa Eko, bahwa puluhan kasus yang berhasil diungkapnya ada yang ditangani Kejaksaan Agung dan sudah ada pejabat Bea Cukai yang diadili, dan ada pula yang belum. Selain ditangani Kejaksaan Agung, ada juga yang ditangani Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Tinggi Banten namun ada yang jalan proses hukumnya<br /><br /><i>“Ada yang ditangani Kejaksaan Agung itu sudah jalan seperti kasus emas. Tapi kasus emas ini sangat besar. Kasus HP di Kejaksaan Tinggi Banten tidak jalan dan ada juga laporan di KPK saya sendiri ketemu langsung dengan pimpina KPK tetaapi tidak jalan. Kasus emas sudah saya sampaikan langsung kepada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam,”</i> ungkap Terdakwa Eko Darmanto<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukuai Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Dianggap Korupsi dan TPPU Sebesar Rp13,189 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/08/eko-darmanto-selaku-pejabat-bea-cukuai.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/08/eko-darmanto-selaku-pejabat-bea-cukuai.html</a></span><br /><br />Terdakwa Eko juga mengatakan, atas prestasinya mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat Bea Cukai, Terdakwa menerima penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011, penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden Jokowi tahun 2019, Anugrah Penghargaan Warga Madya dari BNN oleh Kalakhar BNN tahun 2009, Penghargaan atas prestasi penggalan penyelundupan narkotika oleh kakanwil Banten tahun 2008, Penghargaan atas prestasi penggalan penyelundupan narkotika oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soetta tahun 2008, Penindakan 12 heli pelanggar prosedur kepabeanan tahun 2008, Penindakan 6 unit pesawat Garuda pelanggar prosedur kepabeanan tahun 2007, Penindakan pelanggaran kepabeanan brand international Nike tahun 2007, <br /><br />Dan penghargaan sebagai Pelapor penindakan narkotika di teluk Nibung tahun 2007, Supervisi penyidikan Jatim 1 kepabeanan dan cukai kasus skala menengah besar dengan jumlah tertinggi di Indonesia tahun 2012, Pegawai teladan Bea Cukai 2017, Penghargaan Kapolda metro jaya tahun 2017 atas penindakan narkotika jenis sabu seberat 1 ton kasus kapal wanderlust, Penghargaan Kapolri tahun 2018 atas penindakan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton, Penghargaan Kepala BNN 2008 2018 atas penindakan narkotika jenis sabun seberat 1 ton kasus kapal Sun Glory<br /><br />Kemudian Penghargaan dari Menteri Keuangan 2018 sebagai pegawai kemenko berprestasi atas penindakan narkotika jenis sabu 2.6 ton, Pelapor program Re-Engineering di wilayah PUSAKA (Purwakarta, Subang, Karawang) dengan melibatkan 60,138 tenaga kerja menghasilkan 12 juta pcs masker, 700 pcs Hazmat, 7000 liter Hand Sanitizer pada masa pandemi covid 19, Kepala Kantor dengan jumlah investasi tertinggi dengan meraih 18 investasi baru dan 15 diantaranya kawasan berikat baru kalah krisis kopi 2020-2021  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2dQzO48TPdfwiij97KloPWHwCslpMWvIXv52S0bj7u81w-pmZ0RgdWfRNTBV9JyLbKNpCeLYKCHVmA2pfFC1z8TWTUv_8FQI9P5im1qRExTVbnAYoeDGGtpswC8z6txfSNsF_6PvLoelsCPnsXa-5ZHyZSfYLvYooG9EWR9z8kQ7-vhALIY4vg-SOik/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO2dQzO48TPdfwiij97KloPWHwCslpMWvIXv52S0bj7u81w-pmZ0RgdWfRNTBV9JyLbKNpCeLYKCHVmA2pfFC1z8TWTUv_8FQI9P5im1qRExTVbnAYoeDGGtpswC8z6txfSNsF_6PvLoelsCPnsXa-5ZHyZSfYLvYooG9EWR9z8kQ7-vhALIY4vg-SOik/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, JPU KPK menuntut Terdakwa Eko Darmanto dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp13.189.884.541 dengan memperhitungkan aset yang telah disita subsider pidana penjara selama 3 tahun karena Terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah berupa uang sebesar Rp13.1889.884.541 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) membelanjakan atau mengalihkan uang sebesar  Rp13 miliar lebih<br /><br />Menurut JPU KPK dalam surat tuntutan, bahwa uang sebesar Rp13.189.884.541 adalah berasal dari para pengusaha yang diterima Terdakwa sejak tahun 2011 hingga 2023 selama menjabat sebagai ; 1. Tahun 2011-2012 sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Timur I. ; 2. Tahun 2012-2015 sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. ; 3. Tahun 2015-2019 sebagai Kepala Sub Direktorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan. ; 4. Tahun 2019-2022 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.; 5. Tahun 2022-2023 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiCoA290UaewJ3pBcpYcG-_K9h_J8n6J7SdHWUHkYLLjjZaTdzd2v7XXTPIRwDppVpXDZ2GUNYgsvM7swu7nkZgkeMqWVitAtCpKWVcoy70zRgQ0rZS1FBQYZi2fhy7Ldq-odWUNel-h6W5OM7HpxmYHKMk5m_nPqcYNRjoBjTIK0gNA7JBaLr_0-0EVI/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiCoA290UaewJ3pBcpYcG-_K9h_J8n6J7SdHWUHkYLLjjZaTdzd2v7XXTPIRwDppVpXDZ2GUNYgsvM7swu7nkZgkeMqWVitAtCpKWVcoy70zRgQ0rZS1FBQYZi2fhy7Ldq-odWUNel-h6W5OM7HpxmYHKMk5m_nPqcYNRjoBjTIK0gNA7JBaLr_0-0EVI/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 20 Agustus 2024 adalah agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa dan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang di Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH yang dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri Tim JPU KPK<br /><br />Dalam Pledoinya, Terdakwa Eko Darmanto menyampakan kepada Majelis Hakim bahwa “kami adalah duri dalam daging institusi Bea Cukai yang kerap membuka kejahatan di dalam tubuh Bea Cukai sendiri. Akun palsu IG atas nama @eko_darmanto_be_1 adalah akun yang memframing seolah-olah kami Pamer Harta, hedon serta dari kajian Digital Forensik berasal dari salah satu komputer di kantor pusat Bea Cukai”.<br /><br />Lebih lanjut Terdakwa Eko Darmanto dalam Pledoinya sebanyak 15 lembar kertas HVS yang dibacakan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim mengatakan, “kasus kami ini meluas, setelah viralnya pemberitaan kami di semua media, baik cetak, media daily dan online, platform media sosial dan televisi dengan tag besar "Bea Cukai Hedon", "Bea Cukai Pamer Harta". <br /><br />Tak pelak lepas pemberitaan itu semua orang berkomentar, termasuk Presiden Jokowi turut menyorot pemberitaan tersebut. Begitu banyak kebencian masyarakat kepada kami tanpa melakukan klarifikasi, kami di Cap Pamer Harta, punya Pesawat Pribadi bahkan memiliki Jet Pribadi tanpa perduli siapa kami dan apa yang telah kami lakukan untuk negara dan republik tercinta, dalam rangka melaksanakan tugas secara etxraordinary'. <br /><br />Cita-cita kami Bea Cukai (BC) Indonesia memiliki MPA (Maritime Patrol Aircraft) atau yang lebih canggih lagi AEW (Airborne Early Warning) yang dapat menjadi mata negara di angkasa dalam melakukan pengawasan lintas batasnya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJmUR_AdHcaMO4LQz11jVTa4TOf51_0A04cX-rzR2fvQMotf5EDE-LKJVJ-Ws4dqbj76iaIC4MCIvlp4eRbx-x6DUguYPoudB7-QN8C__jmyLI875bj6UsFFDxHzYKmMXxF1ieDqpG333IWav_G6qRvmz-4gRBrAdtAnMxCPgucMPpbPYAepJj2_eyc2E/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJmUR_AdHcaMO4LQz11jVTa4TOf51_0A04cX-rzR2fvQMotf5EDE-LKJVJ-Ws4dqbj76iaIC4MCIvlp4eRbx-x6DUguYPoudB7-QN8C__jmyLI875bj6UsFFDxHzYKmMXxF1ieDqpG333IWav_G6qRvmz-4gRBrAdtAnMxCPgucMPpbPYAepJj2_eyc2E/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Kami belajar terbang, bukan buat bergaya tetapi karena adanya kesempatan untuk belajar, menunjang cita-cita kami membangun masa depan pengawasan BC patroli udara, sangatlah tidak mungkin negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.000 pulau dan negara dengan garis batas pantai nomor 2 terpanjang didunia setelah negara Kanada, tidak memiliki patroli udara. <br /><br />Masyarakat juga tidak tahu dan perduli bahwa viralnya kami adalah sekenario besar membunuh karir kami dan mempermudah penyelundupan sistematis. Dengan menyingkirkan kami dari internal Bea Cukai (institusi yang kami jaga dan kami cintai). <br /><br />Majelis Hakim Yang Mulia, kenapa kami harus disingkirkan bahkan diberhentikan dengan hormat jauh hari sebelum kami jadi Tersangka? Terlepas kondisi kami yang sudah Viral, kami adalah duri dalam daging institusi Bea Cukai yang kerap membuka kejahatan di dalam tubuh Bea Cukai sendiri. Akun palsu IG atas nama @eko_darmanto_be_1 adalah akun yang memframing seolah-olah kami Pamer Harta, hedon serta dari kajian Digital Forensik berasal dari salah satu komputer di kantor pusat Bea Cukai.<br /><br />Kebencian kepada kami muncul setelah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kami bersama APH lain khususnya Kejaksaan, kerap membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai yang secara sadar membantu para penyelundup dan tindak pidana bidang Kepabeaan baik secara konvensional ataupun sistematik. <br /><br />Diantaranya adalah kasus penyelundupan tekstil pada tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh PT. Indo Fleming Batam (Bukti terlampir 2.1) yang merusak perekonomian nasional dengan bangkrutnya industri tekstil nasional akibat kalah saing dengan barang selundupan seperti ini. <br /><br />Data terakhir terdapat 8.000 pabrik tekstil dan produk tekstil tutup dan berdampak pada PHK 3 juta orang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kasus PT. Indo Fleming Batam ini ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan indikasi kerugian negara sebesar 1,6 triliun dan di selesaikan penyidikanya, dengan ditahan dan diajukanya 4 orang pejabat Bea Cukai ke Meja Hijau.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWJGBjCzxfwOdwhYSgyQfFgKfhW4NSVfPZsP05PvN_5dpI3LZjjukbVD6jxK6YJs4NPHfjQ3SfOkt_wbI9wh34dNK29oiMPxG-wQ58DD2Onk9q3Zc3NwlCsYQ0GikDoqt4gB6fV5hMTPcX64mP4tZbb-e8bAoZxSZkhrFPkfPPKJNdCBKwnoQawBonGkM/s400/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="244" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWJGBjCzxfwOdwhYSgyQfFgKfhW4NSVfPZsP05PvN_5dpI3LZjjukbVD6jxK6YJs4NPHfjQ3SfOkt_wbI9wh34dNK29oiMPxG-wQ58DD2Onk9q3Zc3NwlCsYQ0GikDoqt4gB6fV5hMTPcX64mP4tZbb-e8bAoZxSZkhrFPkfPPKJNdCBKwnoQawBonGkM/w390-h640/6.jpg" width="390" /></a></div><br />Kemudian kasus pemerasan atas kegiatan logistik sebesar 1,7 miliar oleh Pejabat Bea Cukai Soekarno-Hatta (Bukti terlampir 2.2), tahun 2021 yang ditangani Penyidik dan penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan membawa dua Pejabat Bea Cukai serat diadili di Meja Hijau serta diputus bersalah.<br /><br />Pada tahun 2021 kami juga memberikan data dan membantu Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terhadap penyelundupan tekstil melalui kawasan Berikat dalam kasus PT. Hyup Seung Garmen Indonesia (HGI) yang tidak hanya merugikan negara dari sektor penerimaan sebesar ratusan Miliar Rupiah (Bukti terlampir 2.3), tetapi juga berpotensi merusak perekonomian nasional. <br /><br />Atas kasus tersebut 3 orang Pejabat Bea Cukai di tahan dan diadili. Tidak berakhir di situ, kami juga secara aktif membantu Kejaksaan untuk mengungkap upaya penyehmdupan ribuan kontainer baja PT. Maraseti Logistik yang melakukan penyelundupan dengan modus memakai proyek strategis nasional fiktif yang merugikan negara Rp. 1,09 triliun (Bukti terlampir 3.1) <br /><br />Dari perkara tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara dari penurunan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor, tetapi juga rusaknya ekonomi nasional dan industri dalam negeri, seperti saat ini PT. Krakatau Steel walau telah disuntik 2 kali melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 4,5 triliun pada tahun 2021-2022 tetap dalam kondisi tidak bisa bersaing dengan barang selundupan. <br /><br />Untuk itu pula pada satu kesempatan kami selepas melakukan klarifikasi LHKPN kami berkesempatan berjumpa salah satu pimpinan KPK Saudara AM, kami menyampaikan kasus Baja PT. Adi Perkasa Jakarta memakai modus menggunakan pusat logistik Berikat. <br /><br />Mereka menyelundupkan barang import dalam hal ini baja gulungan ke pasaran bebas dalam negeri sebanyak 7.600 coil-masing-masing coil 4 ton-tanpa membayar sepeserpun penerimaan negara dan tidak memakai kuota besi dan baja yang dikeluarkan Kemendag. Akibatnya negara rugi 300 miliar dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor.<br /><br />Selain Kasus Baja kami juga aktif memberikan data dan membantu penyidikan atas kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, secara tekstual hasil perolehan data dari kastam diraja Malaysia meskipun bahan baku minyak goreng kita berupa CPO berlimpah (sebagai konsekuensi pemilik lahan sawit terbesar dunia) tetapi karena banyak di ekspor dengan cara diselundupkan, rakyat kita sulit mendapatkan minyak goreng karena minimnya bahan baku CPO tersebut. <br /><br />Terdapat 4 Perusahaan Multinasional terlibat salah satunya wilmar dengan menggunakan trader di Singapura, Pekanbaru Riau, dan penanganan kasus tersebut bergulir pada permainan data ekspor lain di pelabuhan yang menjadikan Dirjen Daglu sebagai terdakwa dengan sangkaan kerugian negara sebesar 16 triliun. Terakhir yang tidak kalah penting dan menjadi kasus nasional yakni "Permainan Importasi Emas yang diduga merupakan TPPU sebesar 349 triliun di lingkungan Kemenkeu".   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLIVWxHPmjaSnOVv0fF-tctRujl8shJwOR4qwDaShDQgtVjB5l5IT1OclgH5ceVEsu9bWhdMDzKkdQ2jHpMFXWu-dG6T1tJ_CqxN91fE2o-vWvMWesl0T7vlXpxZ-iLCfzM2hJdNJYSIU5J8Boo_ZfNBncAdC6JAaEWzi2dGT-9uqGKdlQffyZwNChNpk/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLIVWxHPmjaSnOVv0fF-tctRujl8shJwOR4qwDaShDQgtVjB5l5IT1OclgH5ceVEsu9bWhdMDzKkdQ2jHpMFXWu-dG6T1tJ_CqxN91fE2o-vWvMWesl0T7vlXpxZ-iLCfzM2hJdNJYSIU5J8Boo_ZfNBncAdC6JAaEWzi2dGT-9uqGKdlQffyZwNChNpk/w365-h640/5.jpg" width="365" /></a></div><br />Atas importasi beberapa perusahaan negara dirugikan sebesar 6 triliun dalam 2 tahun 2019-2020. Pada kasus tersebut kami secara aktif pula memberikan data kepada Menkopolhukam, Kejaksaan Agung RI dan sempat ke KPK melalui AM (tidak direspon) dan akhirnya kasus tersebut akhirnya naik ke penyidikan di Kejaksaan Agung pada 10 Mei 2023. <br /><br />Saat kamis 8 Desember 2023, saat kami ditahan KPK, di depan Media kami sampaikan ada kasus gula yang sedang terjadi di Bea Cukai dan coba ditutupi pelakunya adalah PT. SMIP. PT. SMIP adalah perusahaan kawasan Berikat indikasi merugikan negara sebesar 1,2 triliun. <br /><br />Tak lama dari pernyataan tersebut Kejaksaan Agung meminta data berupa Modus Operasi, para pelaku dan kerugian negara, kami sampaikan melalui tim PH kami dan pada Februari 2024 naik ke tingkat penyidikan. Pada saat itu telah di tahan pula seorang orang Pejabat Bea Cukai yang diduga menjadi kaki tangan penyelundupan gula melalui Kawasan Berikat tersebut (bukti terlampir 4.1).<br /><br />Pasca Viral kami berkesempatan pula menyampaikan beberapa kasus penyelundupan dan tindak pidana ekonomi kepada KPK seperti kasus pemakaian dan penyalahgunaan IMEI HP dan Baja pada KPK namun tidak berproses walau kami telah paparan berkali-kali di hadapan AM (Saudara Muhammad Zam Zami) atas perintah AM tetapi tidak berjalan. <br /><br />Namun kasus HP kami juga sampaikan ke Bareskrim POLRI dan bulan Agustus 2023 penyidikan dimulai dan 1 pejabat Bea Cukai ditetapkan tersangka walau perkara IMEI yang besar yakni di Soekarno-Hatta belum berjalan.<br /><br />Disamping Kasus di atas, kami juga telah menyampaikan dan mendorong lebih lanjut data dan kejahatan yang telah terjadi Bea Cukai, seperti kasus-kasus yang telah kami paparkan sebelumya kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak industri nasional serta mengakibatkan jutaan rakyat terkena PHK (Kehilangan Lapangan Pekerjaan) akibat industri dalam negeri bangkrut karena tidak bisa bersaing dengan barang selundupan seperti kasus:<br /><br />1. Kasus K3S, yakni kerjasama eksplorasi minyak dan gas yang melibatkan 3 perusahaan multinasional melalui modus penyalahgunaan fasilitas negara dalam operasi & selama 6 bulan kerugian negara mencapai 1,3 triliun.<br /><br />2. Kasus Windu eka yakni penyalahgunaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dimana dari hasil audit temuan sementara internal Bea Cukai kerugian negara dalam 1 tahun mencapai 270 miliar sedangkan mereka beroperasi selama 8 tahun (2012-2020).<br /><br />3. PT. Adi Perkasa penyelundupan baja dengan modus memakai fasilitas pusat logistik Berikat dengan operasi selama 6 bulan merugikan negara sebesar 300 miliar.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFDvyGZDPwBtcQvlTh34uTox1SfYs8dZfmAU9iqfN36cK1yAdugxf2F4LNTGIh2Pp3hk1RCmhWFWMuMqcaP8lrqgrLnogFCE4vw5bEH9iNNnALGCjE31CUWwjG1kySBIprXn5c2MQ7EJ5mUTJMM0XczjaXZrQoD6Au2l_f0V-ko6J9Las0jNoFDTnx6iE/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFDvyGZDPwBtcQvlTh34uTox1SfYs8dZfmAU9iqfN36cK1yAdugxf2F4LNTGIh2Pp3hk1RCmhWFWMuMqcaP8lrqgrLnogFCE4vw5bEH9iNNnALGCjE31CUWwjG1kySBIprXn5c2MQ7EJ5mUTJMM0XczjaXZrQoD6Au2l_f0V-ko6J9Las0jNoFDTnx6iE/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Perkara-perkara yang kami paparkan di atas adalah upaya kami membongkar praktek-praktek korupsi sesungguhnya di Bea Cukai, dan sebagai informasi, Yang Mulia Yang Terhormat, kami diberhentikan sebagai ASN dengan hormat jauh hari sebelum kami ditetapkan sebagai tersangka yakni bulan-bulan Juli 2023 melalui skep Menkeu No. 276; <br /><br />Atas putusan tersebut kami banding dan ditolak oleh Menpan melalui putusan Nomor 135/KPTS/BPASN/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dengan alasan pemberhentiannya adalah kami telah merusak citra institusi karena viral di media masa dan media sosial.<br /><br />Alasan yang tidak mendasar itu merupakan refleksi kebencian institusi kementerian terhadap kami, fakta sejarah tugas dan prestasi kami di institusi dan negara dimana sebagian 'prestasi extraordinary' yang tidak dikerjakan dicapai petugas Bea Cukai lain, sama sekali tidak dipertimbangkan. <br /><br />Mengapa kami sampai kan extraordinary karena tugas dan prestasi tersebut tidak pernah ada dan diperoleh oleh petugas-petugas Bea Cukai sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak Bea Cukai dibentuk. <br /><br />Prestasi tersebut kami capai bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan, karena dalam pelaksanaan tugas sebagai wujud ketaatan kami pada penugasan, kami selalu mendahulukan tugas dari keluarga contohnya, kami tidak hadir saat anak kami meninggal sampai di kubur atau saat anak kami lain lahir karena alasan "Demi Tugas" <br /><br />Sehingga pada tanggal 8 Desember 2023 saat kami di tahan dan selanjutnya kami berjumpa dengan istri pada tanggal 11 Desember 2023, istri menyampaikan "dulu Bapak tinggalkan kami untuk tugas negara, hari ini Bapak juga tinggalkan kami karena dirampas negara".  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgExePpThJ_zN4joV8dAaQcHwN_gXuAGr-XfZy9w_9YnbgMFIZWZP5u-BjRb3_RJ12ztKyHEWEhQrYErMzfhYEH9a1HslAVy-U2CQgONHHLoQ8MscrbKlP8nwnm4kDNmFWFHh9UWPHfPn6I-lU-BoQ_J4xvu4chvXQsSusnaFqYpIaubKfT5tuUtCFVvg/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgExePpThJ_zN4joV8dAaQcHwN_gXuAGr-XfZy9w_9YnbgMFIZWZP5u-BjRb3_RJ12ztKyHEWEhQrYErMzfhYEH9a1HslAVy-U2CQgONHHLoQ8MscrbKlP8nwnm4kDNmFWFHh9UWPHfPn6I-lU-BoQ_J4xvu4chvXQsSusnaFqYpIaubKfT5tuUtCFVvg/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Kami kuat karena adanya dukungan keluarga, dan yang membuat keluarga kami bisa bertahan sejauh ini karena adanya rasa semangat untuk menunjukkan bahwa mereka masih bisa melihat kami. Kami hanya dipenjara tidak mati atau gugur dalam tugas.<br /><br />Prestasi yang kami akan sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah prestasi penegakan hukum Kepabeanan tingkat nasional seperti:<br /><br />1. Pada tahun 2007, kami melakukan penegakan hukum Kepabeanan dengan melakukan penindakan atas 12 Helikopter keluarga wakil presiden, 12 Helikopter ini diimport oleh PT. Air Transport Services (ATS) tidak dapat memenuhi kelengkapan terbang dan dari kementrian perhubungan, namun 12 Heli tersebut keluar dari tempat penimbunan sementara dari PT. ATS dengan dalih Pemadam kebakaran, namun tidak pernah kembali, melalui operasi intelegent kami berhasil menemukan Helikopter tersebut dan kami tindak (Bukti terlampir 6.1).<br /><br />2. Penindakan atas 6 pesawat Garuda pada tahun 2007 dimana PT. Garuda melakukan import pesawat, 22 pesawat tanpa mengindahkan ketentuan pabean karena kami melakukan penyegelan hanya atas 6 pesawat sebagai peringatan agar Garuda melakukan perbaikan atas importasi tersebut (Bukti terlampir 6.2).<br /><br />3. Penindakan lainnya, Penindakan lain yang bersifat skala nasional lainya adalah penyegelan 8 kontainer sepatu milik Nike milik keluaraga Moerdaya. Akibat kasus tersebut Mentri sekertaris negara bersurat resmi kepada Mentri Keuangan RI yang berisikan keberatan atas penindakan tersebut. Kami pada akhirnya berhasil melengkapi berkas P-21 kan. Secara nasional berdampak pada pencabutan lisensi Nike oleh USA untuk Indonesia Bukti terlampir 6.3).<br /><br />Tiga penindakan tersebut merubah paradigma penegakan hukum pabean nasional menjadi benchmark. Rekan-rekan Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum menjadi percaya diri, bahwa sebenarnya kita bisa menegakkan Undang-Undang Kepabeanan secara adil, Equality before the law, pada siapa saja.<br /><br />Berikutnya kawan-kawan Bea Cukai tidak ragu melakukan penindakan Administrasi secara tegas terhadap kapal-kapal tangki Pertamina, terhadap aktifitas tambang ANTAM, dll. Tonggak penegakan hukum Kepabeanan di mulai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuobFn-WzxuYKo0fmvjoxNdlPbWTJDR_g3SidiKatSUpjBKrLFFxFpOEU7x9P_W5VBcWMwIb3bJBL_ohOLEzJkxyH2OR7FZnLLO4_p2uA3LsMy2F42pPtqegbqEWa0LyJcCj8C8WWA8zOpN5gJZbrZlbhFAaKmhdu63xpgdK12tDiHO6BWjIzuGFSqTHM/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuobFn-WzxuYKo0fmvjoxNdlPbWTJDR_g3SidiKatSUpjBKrLFFxFpOEU7x9P_W5VBcWMwIb3bJBL_ohOLEzJkxyH2OR7FZnLLO4_p2uA3LsMy2F42pPtqegbqEWa0LyJcCj8C8WWA8zOpN5gJZbrZlbhFAaKmhdu63xpgdK12tDiHO6BWjIzuGFSqTHM/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>Pada saat kami penugasan di Teluk Nibung tahun 2009, kembali melakukan terobosan terhadap pengawasan lintas batas laut antara Teluk Nibung dan Porklang (Malaysia). Pada awalnya pelabuhan Teluk Nibung tidak pernah menangkap penyelundup narkotika, selama 1 tahun 7 bulan kami menangkap sebanyak 32 kasus penyelundupan narkotika berhasil kami gagalkan, termasuk pakaian ballpress (pakaian bekas) yang menjadi andalan masyarakat Teluk Nibung dan Kabupaten Asahan-namun membahayakan kelangsungan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Bahkan dalam aksi penindakan tersebut kantor kami nyaris dirusak massa dan kami nyaris kehilangan nyawa.<br /><br />Saat kami bertugas di Surabaya 2011-2012, kasus level nasional berhasil kami angkat adalah penggagalan Penyelundupan Ekspor pupuk bersubsidi produksi PUSRI Pupuk Kujang yang merupakan kasus penyelundupan pupuk subsidi pertama saat itu di tahun 2012. Bekerja sama dengan POLRI, kami menangani kasus tindak Pidana Kepabeaan, sedangkan POLRI tindak Pidana Korupsinya. Pada saat yang sama, Indonesia tengah mengalami buangan limbah B3 dengan dalih import bahan baku baja-scrap-faktanya adalah limbah B3 dari Eropa. Kami memproses secara tegas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi besar dunia dengan afiliasi di Indonesia adalah PT. Ispat Indo dan PT. Hamid Jaya Stell berjumlah ratusan kontainer.<br /><br />Tidak seperti Bea Cukai Tanjung Periuk yang Memidanakan Badan Hukum Para Pelaku Impor limbah B3, kami melakukan penyidikan terhadap petinggi perusahaan PT. Ispat Indo yang merupakan warga negara asing keturunan India. Tujuan kami saat itu memberikan pesan kepada negara maju tempat berasal limbah B3 tersebut. Indonesia tegas melindungi lingkungan dan akan menindak siapapun yang mencoba melakukan perusakan lingkungan dengan melakukan penyelundupan limbah B3 ke Indonesia (Bukti terlampir 8.1).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP3zfOaxnjmxqDQxrmyUN8Bapo0Z-xSyv-76Xn3X9gEI-SfuO8jhsM2NiWIpYTnf9QBbWnoxtjDA2DZhjksJDWcEXpXgqubAyBa3yn-SxNeE7jyuUZHzEwOaW8XJTvTGLB28ZaRsa_WmzVeETL6VcTEoPHBdmW93gj5K0OIgGsfBG37Bd-c-EDgoVJIzU/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP3zfOaxnjmxqDQxrmyUN8Bapo0Z-xSyv-76Xn3X9gEI-SfuO8jhsM2NiWIpYTnf9QBbWnoxtjDA2DZhjksJDWcEXpXgqubAyBa3yn-SxNeE7jyuUZHzEwOaW8XJTvTGLB28ZaRsa_WmzVeETL6VcTEoPHBdmW93gj5K0OIgGsfBG37Bd-c-EDgoVJIzU/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Yang terhormat, Majelis Hakim yang Mulia<br />Sebagai hasil bertugas selama 25 tahun, menghasilkan penghargaan tanda kehormatan Presiden 10 dan 20 tahun kami dapatkan (Bukti Penghargaan terlampir 8.2; Bukti Penghargaan terlampir 8.3) dan menjadi pegawai berprestasi DJBC 2017 (Bukti Penghargaan terlampir 8.4) sekaligus menjadikan kami ahli di bidang Keamanan Lintas Batas Negara. Bidang lintas batas negara dengan atensi 'Narkotika". Keahlian ini tidak hanya dibuktikan di Teluk Nibung, namun ketika kami ditugaskan sebagai Kasubit Narkotika Bea Cukai, kami berhasil melakukan penindakan terbesar dalam sejarah Penindakan Narkotika Indonesia sebagai penangkap shabu-metamfetamin, sekali tangkap 1,6 ton-dan sebelumnya berhasil menangkap 1 ton dalam waktu 1 minggu, dimana rekor penindakan itu belum terpecahkan sampai sekarang.<br /><br />Satu ton merupakan penindakan kami atas pengejaran kapal Taiwan dengan nama Sundaman aka sundachin, tak lama setelah itu kami melakukan penyisiran mendalam dan menangkap terhadap kapal ikan Taiwan lainya MV Lianyu yang akhirnya kami kedapatan membawa 1,6 Ton sabu-sabu (Bukti Penghargaan terlampir 8.5 dan 8.6 dan 8.7).<br /><br />Penindakan dan penangkapan narkotika itu hasil tugas kami yang panjang. Berbulan-bulan menganalisa dan mengumpulkan informasi baik dari dalam negeri mapupun luar negeri dengan bepergian berkali-kali ke Taiwan.<br /><br />Komitmen dan etos kerja dalam penugasan kami di bidang Narkotika tidak hanya menghasilkan penindakan besar pada satu kasus akan tetapi mengubah wajah dan hasil penindakan Bea Cukai secara nasional, jika sebelum kami mengepalai Unit Narkotika Bea Cukai secara nasional, dalam satu tahun hanya mampu melakukan penindakan sebesar 200-400 kg narkotika, begitu kami komandani jumlah berubah drastis bahkan sampai 4 ton pertahun dan selama kami bertugas selama 4,5 tahun di bidang narkotika 12,5 ton narkotika senilai 25 triliun lebih yang membahayakan 60 juta rakyat Indonesia-dengan dosis 1 gr dipakai 5 orang-berhasil kami cegah masuk dan beredar.<br /><br />Prestasi-prestasi tentang narkotika selepas diganjar penghargaan baik dari kepala BNN, Menteri keuangan sampai Kapolri justru tetap membuat kami demosi dengan mutasinya kami dari Unit Narkotika dengan 'grade-19 ke Purwakarta sebagai kepala kantor dengan grade-18. Turun grade pada penugasan di tahun 2019 itu tidak membuat kami kecewa, justru dalam hati bertanya apa rencana Allah SWT menempatkan kami di penugasan baru tersebut.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-wWcZ6zTvR4LCty12-Tlrm-V8Ep7KYpi_2ufzK8G6bQGbX7ha5Z7FxrnMn5GA8k2NeuHiIfo6hyQT4pzkdSKXWpYXUSHEY4oxHUpXaOcNDYpfr7o2Xt7j4oHPik4Y8sndGfwWfePR3YNWrAziMTf4lZP29vaGsnUuDkKtnu8628L_aPum6ugaYr0jEU/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-wWcZ6zTvR4LCty12-Tlrm-V8Ep7KYpi_2ufzK8G6bQGbX7ha5Z7FxrnMn5GA8k2NeuHiIfo6hyQT4pzkdSKXWpYXUSHEY4oxHUpXaOcNDYpfr7o2Xt7j4oHPik4Y8sndGfwWfePR3YNWrAziMTf4lZP29vaGsnUuDkKtnu8628L_aPum6ugaYr0jEU/w364-h640/5.jpg" width="364" /></a></div>Pertanyaan tersebut langsung dijawab dimana penugasan pada tanun 2020 itu baru berjalan 3 bulan. Pada maret 2020 COVID-19 merebak dan muncul kebijakan pemerintah melakukan pembatasan aktifitas masyarakat. Saat itu kami membawahi 168 kawasan Berikat dimana ada 200 ribu buruh bergantung hidup dari sektor industri dalam Kawasan Berikat, pemerintah daerah saat COVID-19 merebak berinisiatif membuat kebijakan menutup seluruh aktifitas industri daerah' dengan dalih mencegah penularan COVID-19. Kami berhasil meyakinkan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan agar sektor usaha dalam Kawasan Berikat berjumlah 168 itu tetap beroperasi dengan kawalan protokol COVID-19 yang ketat.<br /><br />Kami melakukan pengawasan protokol COVID-19 terhadap operasional Kawasan Berikat tersebut. Dasar argumen kami adalah Kawasan Berikat adalah sumber devisa dari produk ekspor. Kawasan Berikat hasilkan-kala itu devisa RI adalah 2.100 triliun-1.000 triliun berasal dari 1.500 Kawasan Berikat se Indonesia termasuk 168 yang ada di wilayah kami. Kawasan Berikat juga harus tetap beroperasi sebagai jaminan devisa dan sumber penghasilan dari hidup buruh 200 ribu buruh di bawah kami yang saat itu butuh makan.<br /><br />Titik tengah antara keamanan dan mencegah penyebaran COVID-19 melalui kontrol protokol COVID-19 yang ketat dan eksistensi ekonomi tetap berjalan bagi kesejahteraan negara dan buruh berhasil kami lakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut kami operasionalkan komando kantor tidak dari rumah tetapi dari kantor, hanggar, dan kawasan-kawasan industri tersebut, menjadikan kami sebagai satu-satunya kantor yang tetap bekerja 100% dari kantor; serta menolak wacana atau perintah Menkeu untuk personel Kemenkeu 75% bekerja dari rumah. Kebijakan Negara saat itu atas lintas batas negara tidak lockdown lalu mengapa Penjaga Lintas Batas Negara bekerja dari rumah.<br /><br />Sebagai satu-satunya kantor Bea Cukai yang tetap beroperasi 100% di kantor dan lapangan, dan memberikan kemudahan, trobosan dan didukung oleh progam kami berjucht Pemulihan Ekonomi Nasionl melalui kawasan berikat-yang saat itu di-support oleh KSP Bapak Moeldoko-membuat 168 kawasan berikat diwilayah kami dan kami berhasil bertahan dari badai bahkan menjadikan wilayah kami sebagai satu-satunya kantor yang mencetak 15 Kawasan Berikat baru saat COVID-19 di Jawa Barat dengan nilai 8 triliun dan menyerap 60 ribu buruh baru. Pada akhirnya kawasan berikat diwilayah kami saat era COVID di tahun 2020-2021 tetap dapat melakukan eksport dengan hasil devisa ekspor mencapai ratusan triliun-menjadi bagian dari devisi eksport nasional yang meningkat dari 2.100 triliun pada tahun 2019 menjadi 3.110 triliun pada tahun 2020 (Bukti surat KSP Moeldoko kepada presiden terlampir 10.1; Bukti Penghargaan terlampir 10.2).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nh9zxDFh2gT7RI5rI3AIPdeQFAwnEx44NMi2ncPbMVjtjNu7OAsNDYCjg266IWHQB7yEtdl-_ufR7tj-kSX-KjPrH9iZxKuGMhSv5zmpheypbNtzWtO9gXPBlLk-gtwJIA11Whyphenhyphen9sqPiFPgQjbW_iSTNG_jhJJIuz0PpTfCuQwFl2dWYLk3jNCoQ75E/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nh9zxDFh2gT7RI5rI3AIPdeQFAwnEx44NMi2ncPbMVjtjNu7OAsNDYCjg266IWHQB7yEtdl-_ufR7tj-kSX-KjPrH9iZxKuGMhSv5zmpheypbNtzWtO9gXPBlLk-gtwJIA11Whyphenhyphen9sqPiFPgQjbW_iSTNG_jhJJIuz0PpTfCuQwFl2dWYLk3jNCoQ75E/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Saat kami bekerja di Purwkarta pula, kami sebagai pioner menata Pelabuhan Patimban yang merupakan Proyek Investasi Jepang senilai 47 triliun. Peran kami adalah memberikan gambaran pengerahan logistik yang terkait 168 Kawasan Berikat kami dan juga membangun jaringan Otomasi Pabean pada pelabuhan agar bisa segera digunakan untuk mengurangi kepadatan pelabuhan Tanjung Priok. Tugas tersebut kami selesaikan dengan diresmikan pelabuhan tersebut oleh Presiden RI pada 20 Desember 2020 dengan melakukan ekspor perdana kendaraan sebanyak 140 Unit menuju Brunei Darussalam.<br /><br />Yang terhormat, Majelis Hakim yang Mulia.<br />Torehan Prestasi di Purwakarta, kembali di ganjar dengan demosi melalui penempatan kami yang semula sebagai Kepala Kantor Purwakarta dengan tipe Madya Pabean A menjadi Kepala kantor Yogyakarta dengan tipe Madya Pabean B. Penugasan dengan format demosi tersebut tidak membuat kami putus semangat.<br /><br />Saat Penugasan Yogyakarta awal 2022 saat lepas Pandemi kami menata bandara baru Yogyakarta International Airport yang selepas pembangunan badai COVID-19 terjadi, membuat bandara tersebut tidak beroperasi. Kemudian pada April 2022 kami berhasil membangun sistem layanan Bea Cukai dan melayani penerbangan perdana dari luar negeri menuju Yogyakarta International Airport Kulonprogo. Sekalian mengaktifkan kargo udara agar proyek dengan anggaran 11,5 triliun dana pemerintah dapat segera berdaya bagi masyarakat dan tidak sia-sia (kargo udara saat ini berhenti).<br /><br />Disamping tugas kami, melakukan pengawasan Lintas Batas Negara dan menjaga ketahanan ekonomi-giat extraordinary-sebagai giat rutin kami seperti menjaga penerimaan negara, kami pastikan penerimaan Bea Cukai setiap penugasan selalu tercapai 100% dan tidak pernah sekalipun kantor dibawah penugasan kami gagal mencapai target penerimaan. Sebagai contoh terbaru, Purwakarta saat ini hanya tercapai 82% (tahun 2022) sedangkan Yogyakarta (tahun 2023) selepas kami memimpin mencapai 102,7%.<br /><br />Terlepas dari pelaksanaan tugas, sebagai Petugas Lintas Batas Negara, Kami adalah seorang Suami, seorang Bapak, seorang Manusia yang memiliki tanggung jawab kepada keluarga, sebagai manusia ibarat manusia umum, juga berkeinginan memenuhi kebutuhan keluarga. Kami telah menjaga nama baik, etik, dan norma kepantasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara berusaha dengan baik dan berbisnis pada bidang yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang kami selaku Petugas Lintas Batas Negara. Bisnis kami tidak berkaitan dengan ekspor, impor, logistik trucking, forwarding, logistik kontainer, Penimbunan Berikat, pabrik rokok, minuman mengandung etil alkohol, yang bilamana kami berkehendak akan sangat mudah untuk kami lakukan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyQVDogCvVInTzL-laFuqWer9aOVo5spu59mWAR3hO_7kH1v7f1Xr6WcQWfCnMioZ_JUy4CuePmkz-JNHsAIPtJ4vsg3ALIeeUG3GmdtBesYuEibL0ALyIQ5B2Zq3u_vXTuANrQNh8DZSGa-wJ8pre8aFf3r6HhKtieS0ZGCFXoC99dRSMbEgKZOzMeao/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyQVDogCvVInTzL-laFuqWer9aOVo5spu59mWAR3hO_7kH1v7f1Xr6WcQWfCnMioZ_JUy4CuePmkz-JNHsAIPtJ4vsg3ALIeeUG3GmdtBesYuEibL0ALyIQ5B2Zq3u_vXTuANrQNh8DZSGa-wJ8pre8aFf3r6HhKtieS0ZGCFXoC99dRSMbEgKZOzMeao/w364-h640/5.jpg" width="364" /></a></div><br />Bisnis kami jual beli motor bekas Harley Davidson, Mobil Klasik, membantu Adik di Perusahaan IT dan Infrastuktur serta bermitra dengan kawan (atau membantu) di usaha Perumahan / Properti. Bisnis motor kami geluti sejak 2008-2013 dalam bentuk dealer dan saat ini kami kerjakan di rumah dan bisnis restoran jual mobil klasik. Deler motor kami memiliki brand "Iron Blue"-baja biru-yang kami ambil dari warna seragam biru kami besi biru. Kami menggunakan PT (Perseroan Terbatas). <br /><br />Dengan harapan akan lebih terpercaya pada saat melakukan transaksi, terpercaya pada saat mau mengajukan pinjaman dengan perbankan. Namun kami tidak masuk pengurus karena saat itu sepengetahuan kami sesuai ketentuan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS tidak boleh berbisnis, karenanya kami memakai nama orang-orang kepercayaan kami seperti Saudari Rika Yunartika dan Ayu Andini. Bukan orang asal yang kami ambil di pinggir jalan/tidak kami kenal tetapi orang-orang yang juga bergerak di Perusahaan kami menjadi bagian dari perusahaan ataupun perusahaan adik saya, yang menjadi direktur (komisaris) adalah teknisi supervisor dari perusahaan adik kami sendiri.<br /><br />Usaha lain kami adalah membatu Adik adik kami sesuai pesan Ibu kami, "Bantu adik-adikmu". Maka saat adik kami butuh modal, rumah kami satu-satunya kami gadaikan ke BRI (Bank Rakyat Indonesia) pada tahun 2015,  dan memperoleh plafon pinjaman yang kemudian dipakai usaha, usaha tersebut tidak berkaitan tugas kami/wewenang kami, usaha itu bidang IT dan Infrastruktur. <br /><br />Jika ada aliran dana dari kami, itu sudah dikembalikan oleh adik kami, bahkan kamipun berhutang pada adik kami, yang kemudian kami lunasi dengan menjual rumah hibah warisan orang tua pada adik setelah dipotong hutang, itu adalah hubungan persaudaraan,” Ucap Terdakwa Eko Darmanto. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukai : "Ini Sebagai Balas Dendam Dari Institusi Karena Puluhan Kasus Besar Saya Ungkap"

“Kasus Yang Diungkap Terdakwa Eko Darmanto Yaitu ; Kasus penyelundupan tekstil pada tahun 2019-2020 ; Kasus pemerasan atas kegiatan logistik...

»

Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukuai Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Dianggap Korupsi dan TPPU Sebesar Rp13,189 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_m_DOlNv8J0jdgW2uS0-ZMJsy_IM9URhuNeeqshiuuz12fh_CqZIYEJUaCfr-gxc8bl4G-ywQ-nNQAars_riAjZWwLM5J4dxlzautQMpGZ7Zzr4YZPb5ktgRZYD4_ntGdWOwg6kqLv-tLH79Nf4PhJZ-C-eN7LTenyo2Slukr5PqkSqMpwg21lD0Gh4A/s918/6.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="918" data-original-width="559" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_m_DOlNv8J0jdgW2uS0-ZMJsy_IM9URhuNeeqshiuuz12fh_CqZIYEJUaCfr-gxc8bl4G-ywQ-nNQAars_riAjZWwLM5J4dxlzautQMpGZ7Zzr4YZPb5ktgRZYD4_ntGdWOwg6kqLv-tLH79Nf4PhJZ-C-eN7LTenyo2Slukr5PqkSqMpwg21lD0Gh4A/w244-h400/6.jpg" width="244" /></a></div><span style="font-size: large;">#Uang Sebesar Rp23.511.303.640,24 yang diterima Terdakwa Eko Darmanto Sejak 2011 – 2023 berasal dari Andry Wirjanto (Rp1.370.000.000),; Ong Andy Wiryanto (Rp6.850.000.000),; David Ganianto dan Teguh Tjokrowibowo (Rp300.000.000),; Lutfi Thamrin dan M. Choirul (Rp200.000.000),; Irawan Daniel Mussry (Rp100.000.000),; Rendhie Okjiasmoko  (Rp30.000.000),; Martinus Suparman (Rp930.000.000),; Soni Darma (Rp450.000.000),; dari Nusa Syafrizal melalui Ilham Bagus Prayitno (Rp250.000.000),; Benny Wijaya (Rp60.000.000), S. Steven Kurniawann (Rp2.300.229.000),; Lin Zhengwei dan Aldo (Rp204.380.000). Lalu Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 10 Tas mewah, Tanah dan Bangunan, Aparteman, beberapa Mobil dan beberpa Motor Harley Davidson#<br /><br /><b><u>JPU K<span style="color: red;">P</span>K : </u></b>Tidak Menutup Kemungkinan akan ada penyidikan baru tetapi melihat perkembangan dan juga tergantung pada penyidik dan untuk sementara ini kita masih fokus dalam perkara Terdakwa </span><b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ5si0Ij0I666p46i8DYmu5XjAX5GQ_icxiNrsr-9XrWrX3wVvo5YDvO-vmL_SG3dAK-hoCx5OMdu2vGKsTCTPCTaNRPj_IpJ76JuAGqC3BEFec2CNuAHFFwzxnPGCOZpfpNQzIg2tPZ4r1MBtd1IAsNwjJWyaOgLByIq9Gkiz-zxju_KUNS2IJqeF4yU/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ5si0Ij0I666p46i8DYmu5XjAX5GQ_icxiNrsr-9XrWrX3wVvo5YDvO-vmL_SG3dAK-hoCx5OMdu2vGKsTCTPCTaNRPj_IpJ76JuAGqC3BEFec2CNuAHFFwzxnPGCOZpfpNQzIg2tPZ4r1MBtd1IAsNwjJWyaOgLByIq9Gkiz-zxju_KUNS2IJqeF4yU/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Luki Dwi Nugroho, Eko Wahyu Prayitno, Dwi Novantoro dan Muhammad Albar Hanafi dari  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 13 Agustus 2024, menuntut Terdakwa Eko Darmanto selaku pejabat Bea dan Cukai dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp13.189.884.541 dengan memperhitungkan aset yang telah disita subsider pidana penjara selama 3 tahun karena Terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah berupa uang sebesar Rp13.1889.884.541 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) membelanjakan atau mengalihkan uang sebesar  Rp13 miliar lebih<br /><br />Menurut JPU KPK dalam surat tuntutan, bahwa uang sebesar Rp13.189.884.541 adalah berasal dari para pengusaha yang diterima Terdakwa sejak tahun 2011 hingga 2023 selama menjabat sebagai ; <br />1. Tahun 2011-2012 sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Timur I. ; 2. Tahun 2012-2015 sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. ; 3. Tahun 2015-2019 sebagai Kepala Sub Direktorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan. ; 4. Tahun 2019-2022 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.; 5. Tahun 2022-2023 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Eko Darmanto Selaku Kepala Kantor Bea Cukua Yogyakarta Diadili Karena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp23,511 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/05/eko-darmanto-selaku-kepala-kantor-bea.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/05/eko-darmanto-selaku-kepala-kantor-bea.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTyPwMPdaHgRsZfSnWxi8KBct39ftlalpN46fS1NUO3QSnPEy29LzR4EepCQ6NUzQjnnr9Njm8mYhs4PXScAfTtcQ9CNUQ46CfCrQbPNkx0iRFinSRv2lDfnvHSPykLon4NvaNwlLoaG8Ezdz3O9Lu1bQj_X2o-jCCf_QYEardbjPLblsFXSrcT_2WKw/s1040/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTyPwMPdaHgRsZfSnWxi8KBct39ftlalpN46fS1NUO3QSnPEy29LzR4EepCQ6NUzQjnnr9Njm8mYhs4PXScAfTtcQ9CNUQ46CfCrQbPNkx0iRFinSRv2lDfnvHSPykLon4NvaNwlLoaG8Ezdz3O9Lu1bQj_X2o-jCCf_QYEardbjPLblsFXSrcT_2WKw/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK pun menyebutkan nama-nama para pengusaha yang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu;<br />A. Bersumber dari ANDRY WIRJANTO sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa ANDRY WIRJANTO memiliki beberapa perusahaan pengguna jasa kepabeanan (PPJK) yang bergerak di bidang trucking/forwading, antara lain PT Rajawali Satu Nusa, CV Dermaga (PT Dermaga), PT Pelayaran Dermaga Indonesia, PT Dermaga Samudera Indonesia dan PT Dermaga Satu Nusa, berlokasi di Jalan Kebon Rojo 6 FF Surabaya. <br /><br />B. Bersumber dari ONG ANDY WIRYANTO sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa ONG ANDY WIRYANTO ialah selaku pemilik PT ANDIKA PRATAMA SENTOSA yang bergerak di bidang ekspor impor otomotif dan berlokasi di Jawa Timur. Dalam kegiatan ekspor impor tersebut, ONG ANDY WIRYANTO membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I.<br /><br />C. Bersumber dari DAVID GANIANTO dan TEGUH TJOKROWIBOWO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa DAVID GANIANTO dan TEGUH TJOKROWIBOWO (kakak ipar DAVID GANIANTO) ialah selaku pemilik beberapa perusahaan, diantaranya PT Buana Mitra Indonesia bergerak di bidang import bahan setengah jadi dan spare part mesin pabrik dan PT Surya Mandiri bergerak di bidang Perusahaan Pengangkutan Jasa Kontainer berlokasi di Jalan Gesing Desa Randupitu RT 02/RW 10 Pasuruan Jawa Timur (Gudang Berikat)<br /><br />D. Bersumber dari LUTFI THAMRIN dan M. CHOIRIL berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa LUTFI THAMRIN ialah selaku pemilik PT Wahana Catur Karya sebagai agen pemasaran rokok perorangan yang diproduksi oleh PR CEMERLANG JAYA ABADI (M. COIRIL sebagai pemiliknya) dengan merk “Lintang Sembilan“ dan produksi PR TRI TUNGGAL dengan merk Premix 414, sasaran pemasarannya di wilayah Sulawesi Tenggara dan berlokasi di Perum Puncak Dieng FF/12A, RT 002, RW 007, Kalisongo, Dau, Malan/g, Jawa Timur,<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXugwa8cvATZoM3qYG45FCH7inVsAMOvfq5WtVEA3t2beDC9TnMAPpzU5IONxfbcEwpr9ntm7teMsXuSw0WGlbRJCvrTrAGd-QWHNzHXUrfbvsFBF1s2af1vVFU49akfFbW_uNJ1Pvpm5zkCwr8yGzQ5s8-DmsO0PauVZwyFYZrRzvWBFVDF0IEtamZT0/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXugwa8cvATZoM3qYG45FCH7inVsAMOvfq5WtVEA3t2beDC9TnMAPpzU5IONxfbcEwpr9ntm7teMsXuSw0WGlbRJCvrTrAGd-QWHNzHXUrfbvsFBF1s2af1vVFU49akfFbW_uNJ1Pvpm5zkCwr8yGzQ5s8-DmsO0PauVZwyFYZrRzvWBFVDF0IEtamZT0/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>E. Bersumber dari IRWAN DANIEL MUSSRY berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) dan dari RENDHIE OKJIASMOKO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa IRWAN DANIEL MUSSRY ialah pemilik Time Grup, bergerak di bidang importir barang lifestyle berupa jam tangan, tas, sepatu, pakaian, belt, Pakaian, Belt, Parfum, Kacamata, Topi)/ Wholesale /Retail/ Service, dan lain-lain sebanyak 46 merek, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan,<br /><br />Sedangkan RENDHIE OKJIASMOKO ialah konsultan pribadi Time Grup. Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut, IRWAN DANIEL MUSSRY dan RENDHIE OKJIASMOKO membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai.<br /><br />F. Bersumber dari MARTINUS SUPARMAN berupa uang sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa MARTINUS SUPARMAN memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya PT DJATI PERKASA GLOBAL INDUSTRI bergerak di bidang trading tembakau dan import tembakau, berlokasi di Jalan Bintoro Dusun Sobo Wonokoyo Wetan Wonokoyo Kecamatan Beji Pasuruan Jawa Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan PT DJATI PERKASA GLOBAL membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dari MARTINUS SUPARMAN melalui e banking dari rekening Bank BCA nomor : 6120190642 atas nama MARTINUS SUPARMAN  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ9MUXpidZ48qTnqhHsx8C8Tkfp5Q_reAzm_sRk58EOlXB2IJXDX7ILCEMHtS0rFmLcBDBBu9-LRJwzev0DGsjD7kV-bP_UkX24ubkxZW1X4-oGWqItnoO8PrPiQpKskXq7Z0xbpBfDllvJ_BTOxBCsZPjiqtm7ywfh1WQIUGp9w3hx25cwcSYrQ8C2H8/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ9MUXpidZ48qTnqhHsx8C8Tkfp5Q_reAzm_sRk58EOlXB2IJXDX7ILCEMHtS0rFmLcBDBBu9-LRJwzev0DGsjD7kV-bP_UkX24ubkxZW1X4-oGWqItnoO8PrPiQpKskXq7Z0xbpBfDllvJ_BTOxBCsZPjiqtm7ywfh1WQIUGp9w3hx25cwcSYrQ8C2H8/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>G. Bersumber dari SONI DARMA berupa uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa SONI DARMA ialah pemilik usaha di bidang jual beli gorden yang sebagian merupakan barang import, berlokasi di Jembatan Merah Plasa (JMP) Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan SONI DARMA membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 173101000177566 atas nama RIKA YUNARTIKA menerima transfer uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dari SONI DARMAH. <br /><br />H. Bersumber dari NUSA SYAFRIZAL melalui ILHAM BAGUS PRAYITNO berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa NUSA SYAFRIZAL ialah pemilik PT Kuda Laut Nusantara yang bergerak di bidang logistik, termasuk logistik barang eksport import, berlokasi di office 8 level 18 unit a, jalan Jend. Sudirman kav. 52-53 SCBD. Dalam pelaksanaan kegiatan PT Kuda Laut Nusantara membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 173101000177566 atas nama RIKA YUNARTIKA menerima transfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdp7AmgNGF-zeVhPwd-mTs9HX3waxegxuwVpgCWPuvyU0JX52-Tt4P79RJ1a3LCfZMDOFXx6n-QS6SpBkkMMfse6sasI7Rd0RxNOgAEUFjt11UgjychEfwMBSVxRMNnqklMTBqY9N7bD_A9EbEekNl2CAsNVhuwMvE7E8pRDZKWHep50cmEP2te-JFkY0/s1265/5.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1265" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdp7AmgNGF-zeVhPwd-mTs9HX3waxegxuwVpgCWPuvyU0JX52-Tt4P79RJ1a3LCfZMDOFXx6n-QS6SpBkkMMfse6sasI7Rd0RxNOgAEUFjt11UgjychEfwMBSVxRMNnqklMTBqY9N7bD_A9EbEekNl2CAsNVhuwMvE7E8pRDZKWHep50cmEP2te-JFkY0/w364-h640/5.jpg" width="364" /></a></div><br />I. Bersumber dari BENNY WIJAYA berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa BENNY WIJAYA ialah pemilik usaha dibidang jasa pengangkutan (trucking), dimana salah satu pengguna jasa BENNY WIJAYA adalah PT WAHANA BANGUN MAKMUR yang merupakan perusahaan eksport import, berlokasi di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara Dalam pelaksanaan kegiatan BENNY WIJAYA dan PT WAHANA BANGUN MAKMUR maupun BENNY WIJAYA membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 723801003167502 atas nama AYU ANDHINI menerima transfer uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari  BENNY WIJAYA, yang dikirimkan pada tanggal 30 Juli 2019 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Balai Karantina Jalan Enggano Raya Nomor 17 Tanjung Priok Jakarta Utara.<br /><br />J. Bersumber dari S. STEVEN KURNIAWAN berupa uang sebesar Rp2.300.229.000,00 (dua miliar tiga ratus juta dua ratus dua puluh dua sembilan ribu rupiah). Bahwa S. STEVEN KURNIAWAN ialah selaku pemilik PT Global Feed Nusantara, bergerak di bidang importir bahan baku pakan ternak yang berasal dari Polandia dan berlokasi di Ciputra World, Jl. Mayjen Sungkono No.89 Gunung Sari Dukuhpakis Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan S. STEVEN KURNIAWAN membutuhkan dokumen kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai.<br /><br />Sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta dan sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paeban B Yogyakarta Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp2.300.229.000,00 (dua miliar tiga ratus juta dua ratus dua puluh dua sembilan ribu rupiah) <br /><br />K. Bersumber dari LIN ZHENGWEI/ALDO berupa uang sebesar Rp204.380.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehubungan dengan jabatannya sebagai sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank BCA nomor : 2181665809 atas nama AYU ANDHINI menerima transfer uang sebesar Rp204.380.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari LIN ZHENGWEI/ALDO, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Galaxy Jalan Sukarno Hatta No.37-39 Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-7TgRoAD8q3E7KjhxfWZFvrF-nLUWtUr1wNzSQHAr-Ipe-wdBnv84wr8yZpDISeL-r0sT0HvcR91LpSbXb3agjza9TBXk-O-xEI208FPWXIYs65youtDleRSC0babq6qc-1LW3f_-HPiMtcdQtGrquVkYnrn4VkpSvs37o72iY_U75ZyU-vLbWTRAKw/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-7TgRoAD8q3E7KjhxfWZFvrF-nLUWtUr1wNzSQHAr-Ipe-wdBnv84wr8yZpDISeL-r0sT0HvcR91LpSbXb3agjza9TBXk-O-xEI208FPWXIYs65youtDleRSC0babq6qc-1LW3f_-HPiMtcdQtGrquVkYnrn4VkpSvs37o72iY_U75ZyU-vLbWTRAKw/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK juga membeberkan jumlah penghasilan Terdakwa baik sebagai PNS di Kantor Bea Cukai maupun dari usaha lain termasuk pengeluaran serta jumlah harta kekayaan Terdakwa sejak tahun 2011 – 2022, berdasrkan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yaitu ;<br /><br />1.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa melaporkan penerimaan dari pekerjaan selaku PNS Pada Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Tahun 2011-2022 sebagai berikut ; 1. Tahun 20211 sebesar Rp177.383.004 ; 2. Tahun 20212 sebesar Rp - ; 3. Tahun 20213 sebesar Rp182.756.400 ; 4. Tahun 20214 sebesar Rp - ; 5. Tahun 20215 sebesar Rp182.756.400 ; 6. Tahun 20216 sebesar Rp - ; 7. Tahun 20217 sebesar Rp530.860.475,- ; 8. Tahun 2018 sebesar Rp570.159.116,- ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp648.851.934,- ; 10. Tahun 2020 sebesarRp573.691.476,- ; 11. Tahun 2021 sebesar Rp 585.566.580,- ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp588.219.998<br /><br />2.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa melaporkan penghasilan dari Usaha dan Kekayaan Tahun 2011-2022 sebagai berikut: 1. Tahun 2011 sebesar Rp370.000.000,- ; 2. Tahun 2012 sebesar Rp - ; 3. Tahun 2013 sebesar Rp390.000.000,- ; 4. Tahun 2014 sebesar Rp - ; 5. Tahun 2015 sebesar Rp390.000.000,- ; 6. Tahun 2016 sebesar Rp - ; 7. Tahun 2017 sebesar Rp - ; 8. Tahun 2018 sebesar Rp550.000.000,- ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp - ; 10. Tahun 2020 sebesar Rp 250.000.000,- ; 11. Tahun 2021 sebesar Rp - ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp –<br /><br />3.    Berdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki pengeluaran atas penghasilan sebagai berikut: 1. Tahun 2011 sebesar Rp120.000.000,-; 2. Tahun 2012 sebesar Rp - ; 3. Tahun 2013 sebesar Rp120.000.000,- ; 4. Tahun 2014 sebesar Rp - ; 5. Tahun 2015 sebesar Rp120.000.000,- ; 6. Tahun 2016 sebesar Rp - ; 7. Tahun 2017 sebesar Rp120.000.000,- ; 8. Tahun 2018 sebesar Rp187.000.000,- ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp544.000.000,- ; 10. Tahun 2020 sebesar Rp410.649.157,- ; 11. Tahun 2021 sebesar Rp416.787.006,- ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp416.787.006,-<br /><br />4.    erdasarkan data LHKPN, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebagai berikut: 1. Tahun 20211 sebesar Rp2.199.225.000,-; 2. Tahun 2012 Rp – ; 3. Tahun 2013 sebesar Rp1.378.981.027,-; 4. Tahun 2014 sebesar Rp - ; 5. Tahun 2015 sebesar 6.441.916.027,-; 6. Tahun 2016 sebesar Rp - ; 7. Tahun 2017 sebesar Rp2.493.521.000,-; 8. Tahn 2018 sebesar Rp2.249.920.000, ; 9. Tahun 2019 sebesar Rp3.893.920.000,- ; 10. Tahun 2020 sebesar Rp5.072.920.000,-; 11. Tahun 2021 sebesar Rp6.720.864. 391,- ; 12. Tahun 2022 sebesar Rp11.494.700. 000,-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbyL4rhlWtNXJjDaNIT9Qn0Y4WejfqExkQUQp09GJkFV5goq85nk48XFMF0DmqqNOh1c-MUP_9b0mBLtbRsP173AUNUlD27AUIO8zqtZW6GygPtF_PWUnJ4xuTNiLpleM0xvURshuPDb4lgNRIZWItmtKU-Gi6kyNXypoCfVBOchun59T-D08lag0MhC8/s1040/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbyL4rhlWtNXJjDaNIT9Qn0Y4WejfqExkQUQp09GJkFV5goq85nk48XFMF0DmqqNOh1c-MUP_9b0mBLtbRsP173AUNUlD27AUIO8zqtZW6GygPtF_PWUnJ4xuTNiLpleM0xvURshuPDb4lgNRIZWItmtKU-Gi6kyNXypoCfVBOchun59T-D08lag0MhC8/w640-h360/2..jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK mengatakan, atas perbuatan Terdakwa Eko Darmanto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. <br /><br />JPU KPK juga mengatakan, Terdakwa juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengalihkan atau membelanjakan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp13 miliar sebagaimana dalam dakwaan Pertama alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Darmanto dibacakan oleh JPU KPK secara bergantian dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidarjo, Jawa Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH yang dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Rizky Wirianto, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya yang berkantor di Jakarta   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4CcRuP6M5vQy1VQCtqJ8bsKBCTlPRByHqOI__uYOgyBaUP1sL0JK8qsipptVmZ5LPQXBW1qmIoAMUnHN0CZdqirWEDUx4Uu_s3-Lwkre5TG3VwgCkEHXgGm54pcgv8DBB6YU3bAclFhvOhHPNqdeI6Hs2IwtY28XEYUfsagwGTLdoYZT11vnj5mqu5gs/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4CcRuP6M5vQy1VQCtqJ8bsKBCTlPRByHqOI__uYOgyBaUP1sL0JK8qsipptVmZ5LPQXBW1qmIoAMUnHN0CZdqirWEDUx4Uu_s3-Lwkre5TG3VwgCkEHXgGm54pcgv8DBB6YU3bAclFhvOhHPNqdeI6Hs2IwtY28XEYUfsagwGTLdoYZT11vnj5mqu5gs/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>Atas tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan yang akan digelar pekan depan. <br /><br />Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa, JPU KPK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penyidikan baru<br /><br />“Tidak Menutup Kemungkinan akan ada penyidikan baru tetapi melihat perkembangan dan juga tergantung pada penyidik dan untuk sementara ini kita masih fokus dalam perkara Terdakwa,” JPU KPK Luki Dwi Nugroho kepada <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> seusai persidangan. <br /><br />Saat ditanya terkait jumlah uang dalam surat dakwaan JPU KPK yang diterima Terdakwa sejak tahun 2011 hingga 2023 sebesar Rp23.511.303.640,24 dan yang dialihkan, dibelanjakan oleh Terdakwa Eko Darmanto sekitar Rp14.269.326.740 menjadi Rp13.189.884.541, menurut JPU KPK sesuai dengan fakta dalam persidangan<br /><br />“Itulah yang bisa kami buktikan dalam persidangan,” uapnya. (Jnt)</div>

News Tipikor Eko Darmanto Selaku Pejabat Bea Cukuai Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Dianggap Korupsi dan TPPU Sebesar Rp13,189 M

#Uang Sebesar Rp23.511.303.640,24 yang diterima Terdakwa Eko Darmanto Sejak 2011 – 2023 berasal dari Andry Wirjanto (Rp1.370.000.000),; Ong ...

»

Informasi Dituntut Ringan Menjadi Nyata, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Insentif Rp610.870.000 Dituntut 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQcxpsuCB4qymPuvIowZkfq7fh2WbcZPiHNAwX_PL5-2_Wy6qKIP3WocJS_RqxOzKRe-BlIXa_LLjUI1ph6_rdVDgg5Hcb2iKZK71BKUEOi38TRRPKr5CSrb2s34Af6CNzjB5Exexlx5bVVt1j5y-ax1P6oZm8JPrcFa5_lRgtq8jsQ_bebVOc9ruvTjg/s1040/a1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQcxpsuCB4qymPuvIowZkfq7fh2WbcZPiHNAwX_PL5-2_Wy6qKIP3WocJS_RqxOzKRe-BlIXa_LLjUI1ph6_rdVDgg5Hcb2iKZK71BKUEOi38TRRPKr5CSrb2s34Af6CNzjB5Exexlx5bVVt1j5y-ax1P6oZm8JPrcFa5_lRgtq8jsQ_bebVOc9ruvTjg/w640-h360/a1.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>JPU Habi Burrohim, SH., MH :</u></b> “Pasal 13 bukan pemberi bukan penerima Bos. Pasal 5 mungkin kalau tidak salah. Kalau Pasal 13 saya belum peranh tau Pasal 13 soal pemberi itu,”. </span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <br />Nyata!. Kata Inilah yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 06 Agustus 2024 saat Tim JPU La Ode Tafrimada, SH., MH, Reza Ediputra, SH dan Habi Burrohim, SH., MH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan membacakan tuntutannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif sebanyak 150 orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan periode IV yakni Otober – Desember 2023 yang menuntut Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun karena JPU menganggap bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap (Pasal 11 UU Tipikor) sebesar Rp610.870.000 dari saksi Anik Kusniyah selaku Bendahar BPKPD sebesar Rp190.000.000 dan dari saksi Agung Wara Laksana Selaku Kabid P4 (Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan) BPKPD sebesar Rp420.870.000 <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Benarkah Terdakwa Akhmad Khasiani Selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan “Dikorbankan Untuk Menyelamatkan Yang Lain”? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/benarkah-terdakwa-akhmad-khasiani.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/benarkah-terdakwa-akhmad-khasiani.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnDwhGDPbksgGj0N1vKfZwjWnCWgUsFleQaR25R9CbymiJ0ncF2pbF10YGtWkQx7oEakyIU6BdHE8F33knf_zVq06wxyRibc9xh-s5RelwiljD2dAl1FrZqvRBFmMNe_rwS54Q792AbLtHMXRi7IlVDLj43v8LPVMQZP8MH0hNiOpNnPodvdJMPhisHkw/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnDwhGDPbksgGj0N1vKfZwjWnCWgUsFleQaR25R9CbymiJ0ncF2pbF10YGtWkQx7oEakyIU6BdHE8F33knf_zVq06wxyRibc9xh-s5RelwiljD2dAl1FrZqvRBFmMNe_rwS54Q792AbLtHMXRi7IlVDLj43v8LPVMQZP8MH0hNiOpNnPodvdJMPhisHkw/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Mengapa nyata? Sebab informasi sejak awal yaang diterima wartawan beritakorupsi.co dari salah seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain<br /><i><br />“Terdakwa Akhmad Khasiani ini kasihan, cuma karena Dia sebagai Pimpinan jadi harus bertanggung jawab. Dia dikorbankan. Sebab yang dilaporkan oleh para pegawai BPKPD ke Kejaksaan bukanlah Khasiani (Drs. Akhmad Khasiani, M.Si) melainkan Agung Wara Laksana selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4). Jadi persidangan inipun sudah diatur mulai sidang Online dan hukuman ringan artinya tuntutan dan putusan,”</i> kata Sumber kepada beritakorupsi.co yang minta namanya dirahasiakan, Senin, 24 Juni dan Jumat, 28 Juni 2024<br /><i><br />“Bahwa potongan dana insentif yang seharusnya di terima pegawai itu adalah 30 persen. Jadi yang 10 persen itulah yang disimpan di Brangkas Dinas. Inilah yang akan dibagi-bagi termasuk untuk undian umroh, undian berhadiah, dan pihak-pihak lain sesuai proposal yang masuk. Jadi yang 20 persen lagi itu ada di Kabidnya. Jadi para saksi yang diperiksa di persidangan tidak akan jujur,”</i> lanjut Sumber  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqH8maJinTacSBVWhlXMcxjdL3F-PVSUb4WUFcti3Ma4i7MoHy3o-yGUO1AsmNU5UzcYI2XDjq23UMCgMwVGZHBUYiWUPmdkTguV8YYHQnM4v5YzbvrtFRKhPfLdoSpCXkYotTw7qh9yQcgdNX-hdAL4rjN5ZVIKNCVQ21FDugeOquh5G9WbJ_QohuBoc/s636/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="636" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqH8maJinTacSBVWhlXMcxjdL3F-PVSUb4WUFcti3Ma4i7MoHy3o-yGUO1AsmNU5UzcYI2XDjq23UMCgMwVGZHBUYiWUPmdkTguV8YYHQnM4v5YzbvrtFRKhPfLdoSpCXkYotTw7qh9yQcgdNX-hdAL4rjN5ZVIKNCVQ21FDugeOquh5G9WbJ_QohuBoc/w640-h456/1..jpg" width="640" /></a></div>Sementara JPU Habi Burrohim, SH., MH tidak memberikan tanggapan apapun saat diminta tangggapannya seusai persidangan (Selasa, 6 Agustus 2024) terkait informasi yang diterima beritakorupsi dari salah seorang narasumber dengan fakta tuntutan JPU terhadap Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun<br /><br />Bahkan saat ditanya terkait pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus pemotongan dana Insentif sebanyak 150 orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan periode IV yakni Otober – Desember 2023 mengatakan bahwa kasus ini berakhir<br /><br /><i>“Ya berakhir disini,”</i> jawabnya<br /><br />Yang paling aneh untuk pertama kalinya didengar Wartawan beritakorupsi.co adalah penjelasan JPU Habi Burrohim, SH., MH yang mengatakan belum pernah tau tentang Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pihak yang memberikan uang suap kepada pejabat selaku penerima yang dijerat dalam Pasal 11 UU yang sama<br /><br /><i>“Pasal 13 bukan pemberi bukan penerima Bos. Pasal 5 mungkin kalau tidak salah. Kalau Pasal 13 saya belum peranh tau Pasal 13 soal pemberi itu,”</i> kata JPU Habi Burrohim, SH., MH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhvWFEVktDOgZ1zt4A5XPABp55ItKSuZdTC1pIotZcDmYbCJySIdeYyHPBM8kjcQXykDOc0-C-X30ftbV-1IijDFSteNWS7xHVednfWJL1xaLWByAYpEvkATLwT0BBFsbhHosqdnNVFuRECiUJffo71IBC_T60x7_H_XhrAt7BiTNtMIdXHWnfBrP2eIE/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhvWFEVktDOgZ1zt4A5XPABp55ItKSuZdTC1pIotZcDmYbCJySIdeYyHPBM8kjcQXykDOc0-C-X30ftbV-1IijDFSteNWS7xHVednfWJL1xaLWByAYpEvkATLwT0BBFsbhHosqdnNVFuRECiUJffo71IBC_T60x7_H_XhrAt7BiTNtMIdXHWnfBrP2eIE/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Mengapa Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipertanyakan kepada JPU? Sebab dalam tuntutan JPU menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />JPU Habi Burrohim, SH., MH mengakui bahwa total uang dari hasil pemotongan dana insentif sebanyak 151 pegawai BPKPD yang diterima Terdakwa Drs. Akhmad Khasiani, M.Si dari saksi Anik Kusniyah selaku Bendahar BPKPD sebesar Rp190.000.000 dan dari saksi Agung Wara Laksana Selaku Kabid P4 (Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan) BPKPD sebesar Rp420.870.000 atau sejumlah Rp610.870.000<br /><br /><i>“Terdakwa menerima sebesar Rp610.870.000 yaitu dari Anik Kusniyah selaku Bendahar (sebesar Rp190.000.000) dan Kabiad (Agung Wara Laksana sebesar Rp420.870.000). Tapi itu d karena mereka merasa  takut. Kalau mereka tidak melaksanakan itu mereka dipindah,”</i> kata JPU Habi Burrohim, SH., MH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-sLgezDtLfuPJo2nwy6NWoCvU3NX1blL0uitl5PkIm4spUJdBOLqjSa3VwVd2sEaIbrFOB7hFPBgR2BS64hS3QWLsdmDPFdVabNHyWVXReB5wdCgJqY84RHJBr6Q6YM6tipQ5mrOiQjOfOL9F-ETMGPyvQUziOhatVz8tXH5yr2kvcU_QYI_8B7891yk/s581/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="468" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-sLgezDtLfuPJo2nwy6NWoCvU3NX1blL0uitl5PkIm4spUJdBOLqjSa3VwVd2sEaIbrFOB7hFPBgR2BS64hS3QWLsdmDPFdVabNHyWVXReB5wdCgJqY84RHJBr6Q6YM6tipQ5mrOiQjOfOL9F-ETMGPyvQUziOhatVz8tXH5yr2kvcU_QYI_8B7891yk/w323-h400/7.jpg" width="323" /></a></div>Pasal 11 berbunyi : <i>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Sedangkan Pasal 13 berbunyi : <i>Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><br />Sebelumnya. JPU Habi Burrohim, SH., MH yang diampingi JPU Reza Ediputra, SH seusia persidangan pada Jumat, 28 Juni 2024 saat ditemui beritakorupsi.co juga tak banyak memberikan komentar saat ditanya terkait keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Terdakwa dikorbankan dan aliran uang ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan yang lain termasuk peran Agung Wara Laksana selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) BPKPD Kabupaten Pasuruan <br /><br />Namun JPU Habi Burrohim, SH., MH mengatakan, bahwa pihaknya menggunakan trik lain dan akan ada pengembangan.<i> “Triknya berbeda. Tunggu aja, ada pengembangan. Pasti,”</i> ucapnya (Jumat, 28 Juni 2024)<br /><br />Lalu mengapa penjelasan JPU Habi Burrohim, SH., MH ini berubah-ubah terkait adanya pihak lain dan memastikan akan ada pengembangan? Apakah mendapat tekanan dari pimpinan atau pihak lain?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Informasi Dituntut Ringan Menjadi Nyata, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Insentif Rp610.870.000 Dituntut 2 Tahun Penjara

JPU Habi Burrohim, SH., MH : “Pasal 13 bukan pemberi bukan penerima Bos. Pasal 5 mungkin kalau tidak salah. Kalau Pasal 13 saya belum peran...

»

Dua Terdakwa Korupsi Rehablitasi Puskesmas Bumiaji Sebesar Rp197,491 Juta Divonis 1,2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><i><span style="color: red; font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPlrm1qZwaDIvnKXKKTxVJOkPITAp3e7Iim4_bKUfHesBzW7k0oyg77suH49kmZOBotoRTwEjhmD2bNZAPeLkkOQQ8yInr7uNUN3cGWjiEqW2Q52VQeSeL3Q8uTgE3i3KncSzU3zZLIygJweJAT8zQ8ciT6_EeZkzVTj_6v9c5HzXbWkC0HfHTOaQ4pw8/s1280/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPlrm1qZwaDIvnKXKKTxVJOkPITAp3e7Iim4_bKUfHesBzW7k0oyg77suH49kmZOBotoRTwEjhmD2bNZAPeLkkOQQ8yInr7uNUN3cGWjiEqW2Q52VQeSeL3Q8uTgE3i3KncSzU3zZLIygJweJAT8zQ8ciT6_EeZkzVTj_6v9c5HzXbWkC0HfHTOaQ4pw8/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></span></i></div><h3><i><span style="color: red; font-size: large;">“Kalau Pekerjaan Proyek APBD Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Dalam Kontrak Yang Mengakibatkan Terjadinya Kekurangan Volume Pekerjaan, Siapa Saja Yang Yang Harus Beranggung Jawab Secara Hukum? Haruskah Dipilah dan Dipilih Untuk Menjadi Tersangka Atau Semua Yang Terlibat Termasuk Konsultan dan Tim Teknik Yang Tidak memiliki SK Tetapi Ikut Menandatangani Dokumen Agar Pencairan Lancar?”</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 06 Agustus 2024, menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama 3 (tig) bulan tanpa membayar dihukum untuk membayar uang pengganti terhadap Dua Terdakwa karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp3.120.203.000 dan merugkan keuangan negara sebesar Rp197.491.828,66 berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-1067/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 <br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Angga Dwi Prastya Bin Legyo Iswanto selaku Direktur CV. Punakawan sebagai pemenang lelang yang mengerjakan perkerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji Kota Batu, dan Terdakwa Diah Aryanti selaku Direktur CV. Diah Anugrah Pratama sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Apakah Kejari Batu Akan Menyeret Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas Bumiaji Sebesar Rp197,491 Juta? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/05/apakah-kejari-batu-akan-menyeret-semua.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/05/apakah-kejari-batu-akan-menyeret-semua.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBSshz2-0yCgwxSFxD2YZKOcKcSYI92HtJW_INJcZv44UjrHGOfzTjBl4_dr3JFUObzP0HWLuAcMzJLUOEJWPBa5tB4PpX23ZSuqkiV6LJa1lhK974AldQGT7BlN5YhH4DXQoeAGJd2mAqSwdTJx3kI_eUQHq7vhYKexhJgqvVfNpN25Yv1hGMKXqtFOM/s640/14.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBSshz2-0yCgwxSFxD2YZKOcKcSYI92HtJW_INJcZv44UjrHGOfzTjBl4_dr3JFUObzP0HWLuAcMzJLUOEJWPBa5tB4PpX23ZSuqkiV6LJa1lhK974AldQGT7BlN5YhH4DXQoeAGJd2mAqSwdTJx3kI_eUQHq7vhYKexhJgqvVfNpN25Yv1hGMKXqtFOM/w640-h360/14.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Angga Dwi Prastya dan Terdakwa Diah Aryanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br /><br /><i>“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Angga Dwi Prastya (dan Terdakwa Diah Aryanti) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) buan denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,”</i> ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua Terdakwa (Angga Dwi Prastya dan Diah Aryanti) ini sama persis dengan tuntutan JPU Kejari Batu, kecuali untuk uang pengganti. Sebab menurut Majelis Hakim, bahwa Kedua Terdakwa tidak menikmati uang hasil Korupsi dan uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sebesar RpRp197.491.828,66 dibebankan kepada Abdul Khanif Prasetyo selaku pengendali pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji Tahun Anggaran 2021 (Abdul Khanif Prasetyo juga terdakwa bersama drg. Kartika Trisulandari selaku PPK dan Pengguna Anggaran pada proyek pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji tahun 2021 yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirY7_byLWTq8f2VXbbzeaeRFuVTpDoeP06ulQ7GWqDS_BVsPW1oyn-eChx5-XefKVTcdlf49uhP2OfKgu2ACwMyH2G0xk0HIGc8VH5iSrbJBkWn9aJnPEYCDGLNjW77tFKiWVPkywzYSeOR1tFahMAFKniNhR3KbBJzYXJmMV5rpTA025UiBWAmvfeqXU/s1040/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirY7_byLWTq8f2VXbbzeaeRFuVTpDoeP06ulQ7GWqDS_BVsPW1oyn-eChx5-XefKVTcdlf49uhP2OfKgu2ACwMyH2G0xk0HIGc8VH5iSrbJBkWn9aJnPEYCDGLNjW77tFKiWVPkywzYSeOR1tFahMAFKniNhR3KbBJzYXJmMV5rpTA025UiBWAmvfeqXU/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Terdakwa Angga Dwi Prastya telah menitipkan uang sebesar Rp147.491.828,66 dan Terdakwa Abdul Khanif Prasetyo sebesar Rp50 juta melalui Kejaksaan Negeri Batu beberapa bulan lalu. <br /><br />Namun anehnya dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada JPU Kejari Batu untuk mengembalikan uang sebesar Rp147.491.828,66 yang dititipkan Terdak Angga Dwi Prastya melalui Kejaksaan Negeri Batu. Majelis Hakim hanya mengatakan bahwa kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa Abdul Khanif Prasetyo)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah JPU Kejari Batu akan mengembalikan uang sebesar Rp147.491.828,66 kepada Terdakwa Angga Dwi Prastya ?Atau beranikah Terdakwa Angga Dwi Prastya untuk meminta uangnya tersebut? Atau....?<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Angga Dwi Prastya dan Terdakwa Diah Aryanti, dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 6 Agustus 2024 yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH yang dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH.,, MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH dan Achmad Sffwan Mustafiddin, SH., MH yang dihadiri JPU Kejari Batu dan Tim Penasehat Hukum Kedua Terdakwa serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa melalui Teleconfrence (Zoom) dari Lapas Kelas I Malang dan Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqVmlF5XL6sTJ162B9k91aXN4zf6QXcSmbznQnySHy1BdlZgka773PtsQgMaS1a8AAc5sLWOHuIbKPgrj7x5cIzcSxoXmxm6Lz6zLvulLcZlCaqTcRK1MM4kOd8eHnRo5QK7Z5NQapog1M8tSv6ehsvMxjuaHLR90aq4VDE_lngY-S_gsTm2WwNp7qF8I/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqVmlF5XL6sTJ162B9k91aXN4zf6QXcSmbznQnySHy1BdlZgka773PtsQgMaS1a8AAc5sLWOHuIbKPgrj7x5cIzcSxoXmxm6Lz6zLvulLcZlCaqTcRK1MM4kOd8eHnRo5QK7Z5NQapog1M8tSv6ehsvMxjuaHLR90aq4VDE_lngY-S_gsTm2WwNp7qF8I/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah, kalau pekerjaan proyek APBD tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan, siapa saja yang harus beranggung jawab secara hukum? <br /><br />Apakah pihak-pihak dalam proyek pekerjaan ini haruskah dipilah dan dipilih untuk menjadi Tersangka? Atau semua yang terlibat termasuk Konsultan Pengawas dari Dinas dan Tim Teknik Kegiatan yang tidak memiliki SK tetapi ikut menandatangani dokumen agar pencairan lancar?<br /><br />Baca juga :<br />Kejari Batu Kembali Menyeret Dua Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji Sebesar Rp197,491 Juta - https://www.beritakorupsi.co/2024/07/kejari-batu-kembali-menyeret-dua.html<br /><br />Lalu apa pengertian hukum dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) “bersama-sama dengan:..” seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan JPU Kejari Batu terhadap Terdakwa Kartika Trisulandari selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Batu tahun 2021 dalam proyek Rehablitasi gedung Puskesmas Buaji Kota Batu? <br /><br />Apakah pengertian “bersama-sama dengan :...” dalam surat dakwaan JPU karena bersama-sama-sama terlibat dalam proyek pekerjaan Rehablitasi gedung Puskesmas Buaji Kota Batu tahun 2021 tetapi tidak bersama-sama bertanggung jawab dalam hukum? Atau adakah sesuatu yang ditutupi dalam perkara ini?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDMxu7DhwWiZfiQ_dRDd5k8VhxQyfQWZRtvJDhOROjS6FX5ao_GS_5Iiry3tXTLM0wN8sa5e93qNNqljfvfO3OFFcv-ql3kj-k9R29QVvD2JloD-KpDzsJvyJf5ZNlnE9yS2jJXd1VnMXjPN6IoawyFXArGDs6awdpV42oa8XSrbAWIftzuwNCGCgTpAs/s1280/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDMxu7DhwWiZfiQ_dRDd5k8VhxQyfQWZRtvJDhOROjS6FX5ao_GS_5Iiry3tXTLM0wN8sa5e93qNNqljfvfO3OFFcv-ql3kj-k9R29QVvD2JloD-KpDzsJvyJf5ZNlnE9yS2jJXd1VnMXjPN6IoawyFXArGDs6awdpV42oa8XSrbAWIftzuwNCGCgTpAs/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam surat dakwaan JPU untuk Terdakwa Kartika Trisulandari selaku Pengguna Anggaran (perkara terpisah dengan Terdakwa Angga Dwi Prastya dan Terdakwa Diah Aryanti) dijelaskan ;<br /><br />Bahwa <b><span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Kartika Trisulandari</span></b>, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Batu tahun 2021 berdasarkan surat keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/401/ΚΕΡ/422.012/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Batu tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Batu Nomor 027/52.1/422.023/2021 tanggal 11 Februari 2021, bersama-sama dengan :<br /><br /><b><span style="color: #2b00fe;">1. Saksi Diah Aryanti,</span></b> yang berdasarkan akta Notaris Nomor: 19 tanggal 28 Mei 2015 di Notans Prawiastuti Retno Endah S.H. menjabat selaku Direktur CV. Diah Anugrah Pratama yang merupakan penyedia jasa pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Bumiaji berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor SPK 760/SPK-PPK/R- Bumiaji/422.107/2021 tanggal 13 Agustus 2021 (diajukan dalam penuntutan terpisah),<br /><br /><b><span style="color: #2b00fe;">2. Saksi Angga Dwi Prastya Bin Legyo Iswanto</span></b>, yang berdasarkan akta Notaris Nomor 03 tanggal 17 Maret 2020 di Notaris Ika Indriyani Nurullah S.H.M.kn menjabat selaku Direktur CV. Punakawan, pada tahun 2021 saksi Angga Dwi Prastya Bin Legyo Iswanto merupakan penyedia jasa konstruksi paket pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 690/RG-01 10/SP- PPK/BMJ/422.107/2021 tanggal 13 Agustus 2021 (diajukan dalam penuntutan terpisah),<br /><br /><b><span style="color: #2b00fe;">3. Saksi Abdul Khanif Prasetyo</span></b>, selaku pengendali pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) Tahun Anggaran 2021 (diajukan dalam penuntutan terpisah).<br /><br /><b><span style="color: #2b00fe;">4. Saksi Monika Kartikaning Fajar Aln,</span></b> yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu selaku Pengguna Anggaran Nomor 188.45/0707/422.107/2021 tanggal 16 Februari 2021 menjabat selaku pengelola keuangan yang melaksanakan tugas sebagai tim teknis dalam pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) Tahun Anggaran 2021.<br /><br /><b><span style="color: #2b00fe;">5. Saksi Artanto Adj! Waskito,</span></b> yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu selaku Pengguna Anggaran Nomor: 188.45/0707/422.107/2021 tanggal 16 Februari 2021 menjabat selaku pengelola keuangan yang melaksanakan tugas sebagai tim teknis dalam pekerjaan konstruksi belanja modal bangunan gedung kantor (Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji) Tahun Anggaran 2021.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5mIJiz3z-U6p_lZ6xiZ8qRhLxM6JaFc-4TKuxoUSxVc55JsRoz-HJ2ycz4M8ihX4JrSkMclq-Skp8uG3U7iQL7Mzq6M7bVLTop0Y201_pqElTFqQigkHqwxeDp0TC-qMoEVjVVqrlAMVZ9FbI-dptZXDcC9-tEGJKGnR1M_HdJxGVXlyMIVxNG9Z1IkA/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5mIJiz3z-U6p_lZ6xiZ8qRhLxM6JaFc-4TKuxoUSxVc55JsRoz-HJ2ycz4M8ihX4JrSkMclq-Skp8uG3U7iQL7Mzq6M7bVLTop0Y201_pqElTFqQigkHqwxeDp0TC-qMoEVjVVqrlAMVZ9FbI-dptZXDcC9-tEGJKGnR1M_HdJxGVXlyMIVxNG9Z1IkA/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Namun ketika arti “bersama-sama dengan :..” yang termuat dalam surat dakwaan JPU terkait nama-nama yang diduga terlibat, yang ditanyakan <i><a href="http://beritakkorupsi.co">beritakkorupsi.co</a></i> kepada JPU seusai sidang putusan (Vonis) terhadap Terdakwa Angga Dwi Prastya dan Terdakwa Diah Aryanti, JPU menjelaskan, bahwa bersama-sama yang dimaksud adalah karena merka bersama-sama dalam pekerjaantersebut tetapi bukan sebagai Tersangka<br /><br /><i>“Bukan, belum (Tersangka), itu maksudnya karena mereka sama-sama dalam pekerjaan itu,”</i> ucap JPU Kejari Batu. <br /><br />Lalu kalau pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji Kota Batu tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang terpasang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP (Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Mei 2022, dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan, siapa saja yang harus beranggung jawab secara hukum, apakah yang terlibat hanya 4 (empat) orang Terdakwa (Angga Dwi Prastya Bin Legyo Iswanto, Terdakwa Diah Aryanti, dan Tersangka Abdul Khanif Prasetyo serta Tersangka drg. Kartika Trisulandari) untuk diadili?<br /><br />Lalu bagaimana Artanto Adji Waskito dan Monika Kartikaning Fajar Aln, selaku pengelola keuangan yang melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis yang menandatangani dokumen dalam pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Gedung Puskesmas Bumiaji Tahun Anggaran 2021 tetapi tidak memilik SK sebagai Tim Teknik?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Rehablitasi Puskesmas Bumiaji Sebesar Rp197,491 Juta Divonis 1,2 Tahun Penjara

“Kalau Pekerjaan Proyek APBD Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Dalam Kontrak Yang Mengakibatkan Terjadinya Kekurangan Volume Pekerjaan,...

»

Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/s607/duit.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/w640-h464/duit.jpg" width="640" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebesar Rp20.000/Guru, Tarikan 17 Agustus Untuk Per Guru  Antara Rp100.000 Untk PSN/ASN, PPPK Sebesar Rp50.000, GTT SK Rp40.000 dan GTT Non SK Rp30.000 Serta Tarikan Per Tahun Sebesar Rp150.000 Per Guru Yang Dikumpulkan Melalui Masing-masing Ranting PGRI Yang sudah Berlangung Puluhan Tahun Dengan Total Puluhan Miliar. Lalu Apa Dasar Hukumnya dan Kemana Aliran Uangnya serta bagaimana Pertanggungjawabannya? Apakah Uang Itu Mengalir Kepejabat Kabupaten Jember?#</span></i></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u><span>Kastgas </span>KPK:</u></b> "Coba dilihat dulu apakah tarikan tersebut sesuai dengan aturan dan siapa pengelolanya dan Bagimana pertanggung jawabannya"</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Kata “tarikan atau pungutan” di lingkungan sekolah di berbagai daerah bukanlah terdengar baru-baru ini melainkan sudah berlangsung lama dan bentuknyapun beda-beda tergantung yang membuat kepentingan dan kebijakan. Dimana yang “di tarik atau dipungut” tidak bisa berbuat banyak ibarat mereka dihadapkan dengan “buah simalakama, di makan mati Ibu tidak dimakan mati Bapak” yang mengakibatkan banyaknya para orang tua siswa/i mulai dari SD hingga SMU merasa keberatan<br /><br />Namun kali ini, tarikan atau pungutan yang berlangsung bukan terhadap siswa/i sekolah  melainkan kepada sejumlah guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang totalnya sebanyak 14.328 orang guru SDN baik PNS/ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), GTT (Guru Tidak Tetap) dengan SK dan GTT Non SK (Surat Keputusan) yang sudah berlangsung sejaak puluhan tahun. Hal ini seperti yang diceritakan salah seorang sumber <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> yang minta namanya dirahasikan demi keselamatan jiwanya maupun keluarganya<br /><br />Berdasar hasil penelusuran Wartawan (https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/ptk/050000/052400) bahwa jumlah guru di Kabupaten Jember (di 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Keluraha) adalah sebanyak 14.328 orang guru baik PNS/ASN, PPPK maupun GTT, yaitu ; 1. Di Kec. Ajung sebanyak 336 orang guru; 2. Di Kec. Ambulu sebanyak 700 orang ; 3. Di Kec. Arjasa sebanyak 247 orang ; 4. Di Kec. Balung sebanyak 447 orang guru ; 5. Di Kec. Bangsalsari sebanyak 650 orang guru ; 6. Di Kec. Gumuk Mas sebanyak 547 orang guru ; 7. Di Kec. Jelbuk sebanyak 162 orang guru ; 8. Di Kec.Jenggawah sebanyak 442 orang guru ; 9. Di Kec. Jombang sebanyak 309 orang guru ; 10. Di Kec. Kalisat sebanyak 540 orang guru; <br /><br />Dan 11. Di Kec. Kaliwates sebanyak  814 orang guru ; 12. Di Kec. Kencong sebanyak 416  orang guru ; 13. Di Kec. Ledok Ombo sebanyak 345 orang guru ; 14. Di Kec.Mayang sebanyak 252 orang guru ; 15. Di Kec. Mumbul Sari sebanyak 336 orang ; 16. Di Kec. Pakusari sebanyak 190 orang guru ; 17. Di Kec. Panti sebanyak 300 orang guru ; 18. Di Kec. Patrang sebanyak570 orang guru ; 19. Di Kec. Puger sebanyak 747 orang guru ; 20. Di Kec. Rambipuji sebanyak 466 orang guru ; <br /><br />Lalu 21. Di Kec. Semboro sebanyak 273 orang guru ; 22. Di Kec. Silo sebanyak 606 orang guru ; 23. Di Kec. Sukorambi sebanyak 230 orang guru ; 24. Di Kec. Sukowono sebanyak 381 orang guru ; 25. Di Kec. Sumberbaru sebanyak 618 orang guru ; 26. Di Kec. Sumberjambe sebanyak 348 orang guru ; 27. Di Kec. Sumbersari sebanyak 752 orang guru ; 28. Di Kec. Tanggul sebanyak 551 orang guru ; 29. Di Kec. Tempurejo sebanyak 524 orang guru ; 30. Di Kec. Umbulsari sebanyak 434 orang guru; 31. Di Kec. Wuluhan sebanyak 795 orang guru.<br /><br />Sumber <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> menceritakan, bahwa tarikan kepada guru-guru berupa iruan rutin sebesar Rp20.000 per bulan yang dikatakan untuk keperluan kegiatan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), namun untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI  masih ada tarikan sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000 serta tarikan pertahun yang besarnya Rp150.000 per guru yang dikumpulkan melalui pengurus di masing-masing Ranting PGRI <br /><br />“Setiap bulan ditarik iuran rutin sebesar dua puluh ribu (Rp20.000) per guru katanya untuk kegiatan tetapi kalau ada kegiatan tujuh belasan (17 Agustus) dan ulang tahun PGRI masih ditarik sebesar seratus ribu (Rp100.000) bagi guru berstatus PNS/ASN, guru pe tiga ka (PPPK) sebesar lima puluh ribu (Rp50.000), guru ge te te (GTT) yang menerima SK sebesar empat puluh ribu (Rp40.000) dan guru ge te te (GTT) Non es ka (SK) sebesar tiga puluh ribu (Rp30.000),” ucap sumber menceritakan dengan meminta beritakorupsi.co agar tidak menyebut namanya demi keselamatan jiwa raganya<br /><br />Ketika ditanya terkait siapa yang menyampaikan iuran rutin, tarikan untuk 17 Agustus dan ulang tahun PGRI termasuk tarikan setiap tahun, apa dasarnya, kemana dikumpulkan dan bagaimana pertanggung jawabannya. <br /><br />Sumber menjelaskan bahwa yang menyampaikan itu adalah masing-masing Ketua Ranting PGRI yang bentuknya solidaritas anggota PGRI namun ditentukan nominalnya. Dan menurut Sumber, seharusnya tidak ada iuran wajib dan tidak pernah ada pertanggung jawaban<br /><br />“Yang menyampaikan adalah masing-masing Ketua Ranting. Ketua Ranting ada di masing-masing Desa dan kalau Cabang di masing-masing Kecamatan baru tingkat Kabupaten. Seharusnya tidak ada iuran wajib,” kata sumber<br /><br />“Ketua PGRI Kabupaten Jember adalah pegawai di Dinas Pendidikan dan sudah menjabat selaama 10 tahun. Dia orang hukum kebal pemberitaan sering dilaaporkan tapi tidak mempan,” kata Sumber<br /> <br />Dari penjelasan Narasumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci uang yang terkumpul dari hasil tarikan terhadap 14.328 guru SDN baik PNS/ASN, PPPK, GTT dengan SK dan GTT Non SK di Kabupaten Jember yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, yaitu;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span><b>A</b>.    14.328 orang x Rp20.000 /Bulan = Rp286.560.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enaam puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp3.438.720.000 (tiga miliar empat ratus tiga pulu delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupaih) x 5 tahun aja = Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah)<br /><br /><b>B.</b>    14.328 x Rp150.000 / tahun / masing-masing guru = Rp2.149.200.000 (dua milar seratus empat puluh sembilan juta dua raatus ribu rupiah)  5 tahun aja = Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta)<br /><br /><b>C.</b>    Tarikan untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000. Dengan jumlah rata-rata nomial sebesar Rp50.000, yaitu ;<br /></span><ul><li><span>Untuk 17 Agustus sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah)</span></li><li><span>Untuk ulang tahun PGRI sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Jadi A + B atau Rp716.400.000 x 2 = Rp1.432.800.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) x 5 tahun aja = Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah)</span></li></ul>Dari penghitungan diatas, hasil tarikan atau pungutan yang terkumpul selama kurang lebih 5 tahun adalah = A + B + C atau Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah) + Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta) + Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah) = Rp35.100.600.000 (tiga puluh lima miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi terhadap guru-guru SDN di Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di tanah air namun tak ada yang berani teriak?<br /><br />Pertanyaannya selanjutnnya, bila benar hal ini terjadi dengan melihat angka nominal uang yang terkumpul ditas sebesar Rp35.100.600.000, dan seperti yang disampakan oleh sumber <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a>, apakah tarikan atau pungutan ini berdasrakan aturan hukum yang berlaku? Lalu kemana saja aliran uang tersebut? Apakah hanya ditingkat PGRI Kabupaten Jember atau mengalir ke pejabat lain? <br /><br />Terkait hal ini<u>, <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></u> berkali-kali menghubungi Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU melalui Telepon App WhastApp ke Nomor +62 878-5278-XXXX maupun Ketua PGRI Kabupaten Jember yang juga pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. Supriyono, SH., MM ke Nomor +62 852-3614-XXXX dan mengirim pesan berupa pertanyaan namun hingga saat ini tak ada respos sama sekali.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum pernah mendapat informasi dan laporan atau pengaduan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Belim pernah mendapatkan informasi tsb (tersebut.Red) Mas. Juga belum pernah mendapatkan laporan atau informasi selama ini. br dpt info dari Jenengan ini (baru dapat info dari anda ini). Sy (Saya) malah br dengar dai sampean (anda) ini. Sebelumnya gak pernah mendapatkan info),"</i> jelasnya melalui pesan App WhastApp, Minggu, 4 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara salah seorang Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) di Komisi Pemberantasan Korupsi saat dihubungi <a href="http://beritakorupi.co">beritakorupi.co</a> mempertanyakan, apakah tarikan tersebut sesuai aturan dan bagimana pertanggung jawabannya<br /><br />“<i>Coba dilihat dulu, bang. Apakah itu sesuai aturan atau iuran bagi setiap anggota PGRI seperti teman-teman Wartawan kan ada iuran (pergantian KTA/Kartu Tanda Anggota). Lalu bagimana dengan pertanggung jawabannya. Kemudian siapa yang mengelola uang tersebut dan apakah ada mengalir ke Bupati. Dilihat dulu, bang,”</i> katanya, Minggu, 04 Agustus 2024. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara saat ini, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember dibawah Komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) <span class="ILfuVd" lang="id"><span class="hgKElc">Ichwan Effendi, S.H., M.H yang baru beberapa hari dilantik dan Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka selaku Kepala Kasi Pidsus (Kasi Pidsus sedang menangani kasus dugaan Korupsi dana BOS di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo pada tahun 2013 hingga 2023 yang totalnya sekitar Rp9.7 miliar. </span></span>(Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebes...

»

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a><b style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO -  Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

»